Page 86 - Prosiding Agraria

Penyediaan Tanah Untuk Reforma Agraria oleh Bank Tanah 71
(Provision of Land for Agrarian Reform by The Land Bank)

Berdasarkan tabel 1 di atas, tanah-tanah negara yang diperuntukkan Bank Tanah dapat
juga diperuntukkan reforma agraria. Selain itu di dalam Ayat 2 Pasal 22 PP Nomor 64 Tahun
2021 terdapat ketentuan bahwa paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukkan

Bank Tanah disediakan untuk reforma agraria. Ini menunjukkan Bank Tanah berkewajiban
menyediakan tanah untuk reforma agraria setelah memiliki aset. Pada kondisi tertentu, Bank
Tanah dapat menolak perolehan tanah dan menyerahkan langsung untuk reforma agraria.

Penentuan kategori tanah negara yang dapat diperoleh Bank Tanah dan reforma agraria
ditegaskan oleh beberapa peraturan sebagai berikut.

1. Kawasan dan Tanah Telantar: Pasal 38 (4) dan Pasal 64 Peraturan Menteri ATR/
Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan

Kawasan dan Tanah Telantar.
2. Tanah reklamasi: Pasal 190 Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 20 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

3. Tanah negara bekas hak yang memerlukan penataan kembali penggunaan,
pemanfaatan, dan pemilikannya: Pasal 107 Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas
Tanah.
4. Tanah negara yang harus disesuaikan penggunaan dan pemanfaatannya akibat revisi

tata ruang: Pasal 165 (3) Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Peraturan-peraturan tersebut di atas tidak ada yang menunjukkan keharusan perolehan
tanah reforma agraria melalui Bank Tanah. Tanah-tanah negara yang sesuai kriteria tidak
harus diperoleh dulu oleh Bank Tanah dan kemudian didistribusikan ke reforma agraria.

Melalui penetapan pemerintah, Kementerian ATR/ BPN dapat mengalokasikan tanah negara
yang diperoleh untuk ditetapkan sebagai tanah objek reforma agraria (TORA). Di sisi lain,
Bank Tanah tidak berkompetisi memperoleh tanah negara dengan Pemerintah, karena ada
pertimbangan kondisi tertentu.

Kondisi tertentu yang menjadi pertimbangan Bank Tanah untuk tidak melakukan

perolehan tanah dan dapat melanjutkan untuk reforma agraria adalah sebagai berikut.

1. Kondisi eksisting penguasaan tanah negara. Tanah-tanah negara yang sudah
seluruhnya dikuasai oleh masyarakat tidak mungkin diperoleh langsung oleh Bank
Tanah karena biaya sosial dan ekonomi yang harus dibayar cukup besar.
2. Letak lokasi tanah negara. Tanah negara yang sulit diakses mempengaruhi kelayakan

dan efisiensi usaha sehingga menjadi pertimbangan untuk diakuisisi.
3. Potensi sengketa dan konflik pertanahan. Status tanah negara yang belum bersih (clean
and clear) dari sengketa dan konflik pertanahan yang masih ada akan memberikan
dampak yang merugikan bagi lembaga Bank Tanah.