Page 85 - Prosiding Agraria

70 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Nomor 64 Tahun 2021 serta tanah dari pihak lain berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 64 Tahun
2021.

Reforma agraria merupakan program strategis nasional bidang pertanahan yang
bertujuan menata penguasaan tanah untuk tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sasaran reforma agraria dan bank tanah adalah berdasarkan ketentuan yaitu tanah objek

reforma agraria berasal dari tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara
dengan kategori berdasarkan Pasal 5, 14 dan 18 Perpres Nomor 62 Tahun 2023. Tanah-tanah
dari kategori pada pasal-pasal tersebut adalah yang dapat diperuntukkan langsung program

reforma agraria. Peruntukan tanah reforma agraria juga dapat berasal dari distribusi aset
Bank Tanah sesuai amanat dari peraturan pembentukan Bank Tanah. Pasal 16 Perpres Nomor
62 Tahun 2023 mempertegas perolehan tanah reforma agraria yang berasal dari Bank Tanah.

Sebagai perbandingan kategori tanah negara untuk reforma agraria dan Bank Tanah
berdasarkan ketentuan dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Kategori Tanah Negara Bagi Bank Tanah Dan Reforma Agraria
No. Tanah Negara Yang Dapat Tanah Negara Yang Dapat Diperuntukkan Bagi Peluang
Diperoleh Bank Tanah (BT) *) Reforma Agraria (RA) **) Pelaksanaan
Kegiatan
1 Tanah bekas hak Tanah bekas hak BT & RA
2 Kawasan dan tanah telantar Kawasan dan tanah telantar BT & RA
3 Tanah pelepasan kawasan hutan Tanah pelepasan kawasan hutan sebagai hasil penyelesaian BT & RA
penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara
4 Tanah timbul Tanah timbul BT & RA
5 Tanah hasil reklamasi - BT & RA
6 Tanah bekas tambang Tanah bekas tambang BT & RA
7 Tanah-tanah pulau kecil Tanah-tanah pulau kecil sebagai tanah negara yang BT & RA
dikuasai masyarakat
8 Tanah yang terkena kebijakan Tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang pada BT & RA
perubahan tata ruang tanah yang diserahkan sebesar 20 % dari tanah HGU
9 Tanah yang tidak ada Tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya sebagai tanah BT & RA
penguasaan di atasnya negara yang dikuasai masyarakat
10 - Alokasi TORA dari 20 % pelepasan kawasan hutan untuk RA
perkebunan
11 - Kawasan HPK-TP dan program pencetakan sawah baru RA
12 - Tanah hasil dari kewajiban penyediaan 20% areak HGU RA
selain bekas kawasan hutan
13 - Tanah yang berasal dari hak pengelolaan RA
14 - Tanah yang berasal dari Bank Tanah RA
15 - Tanah hasil penyelesaian konflik agraria RA
16 - Tanah yang dilepas secara sukarela RA
17 - Tanah hasil hibah RA
18 - Tanah hasil konsolidasi tanah RA
19 - Tanah bekas hak barat RA
20 - Tanah objek landreform RA
Sumber: hasil analisis Keterangan
BT: Bank Tanah
RA: Reforma Agraria
*): Pasal 7 PP Nomor 64 Tahun 2021
*): Pasal 5, 14 dan 18 Perpres Nomor 62 Tahun 2023