Page 80 - Prosiding Agraria

PENYEDIAAN TANAH UNTUK REFORMA AGRARIA

OLEH BANK TANAH
(PROVISION OF LAND FOR AGRARIAN REFORM

BY THE LAND BANK)

Hadi Arnowo

PPSDM Kementerian ATR/ BPN, Jalan Akses Tol Cimanggis, Gunung Putri, Kabupaten Bogor
*corresponding author: h_arnowo@yahoo.com

Abstract: The Land Bank was formed in order to provide land for various development sector interests, one of
which is agrarian reform. The Land Bank’s source of land acquisition is, among other things, through government
stipulation of free state lands. The Land Bank Regulation theoretically supports agrarian reform but empirically
still requires proof of its implementation. This study aims to examine the mechanism for providing land based
on regulations and the implementation of regulations carried out by land banks for agrarian reform. The study
method used is descriptive qualitative, namely collecting qualitative data to be analyzed descriptively. The
qualitative data used are related regulations, scientific works and activity reports. The land that the Land Bank
can potentially acquire is mostly from former leasehold land, abandoned land and former forest areas. Access
to land acquisition is not given priority to the Land Bank or implementers of agrarian reform. Land that has
community control over it can be managed directly by the government for agrarian reform. Meanwhile, land
previously owned by the Land Bank can be managed and given added value before being handed over to the
government for agrarian reform. The Land Bank carries out its role as guardian and custodian of land for the
purposes of agrarian reform. Apart from the potential synergy between the agrarian reform program and the
Land Bank, there will be a joint program to more effectively acquire land for the benefit of the community.
Keywords: agrarian assets, land provision, land acquisition

Intisari: Bank Tanah dibentuk dalam rangka penyediaan tanah untuk berbagai kepentingan sektor pembangunan,
salah satunya adalah reforma agraria. Sumber perolehan tanah Bank Tanah antara lain melalui penetapan
pemerintah atas tanah-tanah negara bebas. Peraturan Bank Tanah secara teoritis mendukung reforma agraria
tetapi secara empiris masih memerlukan pembuktian implementasinya. Kajian ini bertujuan untuk menelaah
mekanisme penyediaan tanah berdasarkan regulasi dan implementasi peraturan yang dilakukan bank tanah
untuk reforma agraria. Metode kajian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan data
kualitatif untuk dianalisis secara deskriptif. Data kualitatif yang digunakan adalah peraturan terkait, karya
ilmiah dan laporan kegiatan. Tanah-tanah yang berpotensi dapat diperoleh Bank Tanah sebagian besar dari
bekas tanah hak guna usaha, tanah telantar dan bekas kawasan hutan. Akses perolehan tanah tidak diberikan
secara prioritas kepada Bank Tanah atau pelaksana reforma agraria. Tanah-tanah yang telah ada penguasaan
masyarakat di atasnya dapat dikelola langsung oleh pemerintah untuk reforma agraria. Sedangkan tanah-tanah
yang terlebih dahulu dimiliki Bank Tanah dapat dikelola dan diberikan nilai tambah sebelum diserahkan kepada
pemerintah untuk reforma agraria. Bank Tanah menjalankan perannya sebagai penjaga dan pemelihara tanah
untuk kepentingan reforma agraria. Selain Potensi sinergi antara program reforma agraria dengan Bank Tanah
akan menjadi program bersama untuk lebih mengefektifkan perolehan tanah untuk kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: aset agraria, penyediaan tanah, perolehan tanah