Page 81 - Prosiding Agraria

66 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Pendahuluan
Reforma agraria digulirkan pemerintah untuk menata struktur penguasaan tanah yang

berkeadilan (Sulistyaningsih, 2021), menyelesaikan konflik agraria (Zein, 2019; Amaliyah
et al, 2021)) dan mendayagunakan tanah untuk kesejahteraan masyarakat (Pandamdari,
2019; Nuriyanto, 2020). Abby et al. (2014) mengungkapkan sasaran dalam kegiatan reforma
agraria adalah land tenure reform (hubungan pemilik dengan penggarap) dan land operation

reform (perubahan luas penguasaan dan pemanfaatan tanah). Program reforma agraria juga
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memupuk modal (capital formation)
untuk pengembangan usahanya (Arisaputra, 2016) dan memberikan nilai tambah ekonomis
atas tanah yang dimiliki (Utomo, 2020).

Tanah yang diperuntukkan reforma agraria berasal dari tanah non-kawasan hutan dan

hasil penyelesaian konflik agraria. Penataan aset reforma agraria meliputi redistribusi tanah
dan legalisasi aset tanah. Target kegiatan redistribusi tanah adalah tanah-tanah negara yang
berasal dari berbagai latar belakang seperti bekas tanah hak, tanah telantar dan bekas kawasan
hutan. Sedangkan target kegiatan legalisasi aset adalah tanah-tanah yang telah dikuasai

masyarakat, tanah-tanah transmigrasi dan penatausahaan tanah ulayat.

Target reforma agraria berdasarkan RPJM 2015-2019 adalah 9 juta hektar terdiri dari target
redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar meliputi tanah bekas Hak Guna Usaha, tanah telantar
dan bekas kawasan hutan serta target seluas 4,5 juta hektar terdiri dari penyelesaian tanah
transmigrasi dan tanah negara dalam penguasaan masyarakat (Alvian & Mujiburohman,

2022). Redistribusi tanah dilaksanakan terhadap tanah-tanah objek landreform dengan
tujuan memperbaiki taraf kehidupan petani penggarap melalui pembagian tanah pertanian
secara adil dan merata (Wicaksono & Purbawa, 2018).

Kegiatan legalisasi aset dalam rangka reforma agraria secara operasional dalam bentuk
program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL). Legalisasi atas tanah-tanah negara

yang dikuasai masyarakat menghasilkan tanda bukti hak berupa sertipikat setelah melalui
proses pembuktian penguasaan fisiknya (Erlina & Atikarani, 2019). Legalisasi tanah
transmigrasi yang dikuasai masyarakat merupakan bentuk pelaksanaan UUPA agar tanah-
tanah transmigrasi dapat bersertipikat. Masalah utama legalisasi tanah transmigrasi berupa
tanah transmigran yang ditinggal pemiliknya (Sulastiningsih, 2019), tumpang tindih tanah

transmigrasi dengan kawasan hutan dan belum adanya hak pengelolaan yang mendasari
objek tanah transmigrasi (Medaline & Moertiono, 2023).

Pelaksanaan reforma agraria adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Berdasarkan peraturan tersebut,
kegiatan reforma agraria didahului oleh penetapan tanah objek reforma agraria (TORA)

sebagai tindak lanjut dari ketersediaan tanah negara yang dapat diredistribusikan. Secara
umum tanah negara untuk reforma agraria adalah tanah negara bebas. Batasan tanah negara
bebas adalah tanah yang belum pernah ada hak atas di atasnya atau tanah yang sebelumnya