Page 76 - Prosiding Agraria

Redistribusi Pemanfaatan Tanah Dengan Kolaborasi Pemberdayaan Petani 61
(Studi Kasus Penyelesaian Konflik di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)

tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, pemberdayaan ternyata tidak sebanding
dengan realisasinya, (Anwas, 2013).

Kolaborasi pemberdayaan merupakan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak atau
stakeholder dalam upaya meningkatkan kemandirian, kapasitas, dan keberdayaan suatu
kelompok atau komunitas. Tujuan utama dari kolaborasi pemberdayaan adalah menciptakan

dampak positif dan berkelanjutan dalam kehidupan dan kondisi kelompok sasaran. Dalam
kolaborasi pemberdayaan, berbagai pihak yang terlibat bekerja sama secara aktif, saling
berbagi pengetahuan, sumber daya, dan keterampilan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Pihak-pihak yang terlibat dapat meliputi pemerintah, organisasi masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan kelompok sasaran itu sendiri.

Proses pemberdayaan komunitas petani melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi
kebutuhan dan masalah komunitas petani; mendorong partisipasi aktif petani dalam
merencanakan dan mengambil keputusan, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada

petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam praktik pertanian,
memberikan akses petani kepada sumber daya yang relevan, seperti lahan, air, bibit, pupuk, dan
teknologi pertanian, Mendorong kolaborasi dan kerja sama antar petani serta pembentukan
kelompok-kelompok petani, Membantu petani dalam mengakses pasar, memperoleh harga
yang adil, dan mengembangkan usaha pertanian berbasis nilai tambah, Membangun jaringan

dan kemitraan dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga penelitian, dan
sektor swasta untuk mendukung pemberdayaan komunitas petani.

Dalam proses pemberdayaan komunitas petani di Keera, terdapat beberapa skema
kolaborasi pemberdayaan petani pasca disepakatinya redistribusi pemanfaatan tanah antara
PTPN wilayah I dengan masyarakat, antara lain (1) Skema kemitraan: PTPN dapat menjalin

kemitraan dengan masyarakat untuk membantu dalam pengelolaan lahan pertanian. Dalam
skema ini, PTPN wilayah I menjadi inti, dan masyarakat menjadi plasma perkebunan sawit.
(2) Program pendampingan kemitraan: PTPN wilayah I dapat memberikan pendampingan
kepada masyarakat dalam hal teknik pertanian yang modern dan efisien dengan pola

kemitraan dengan perjanjian kerja sama operasional untuk tanaman selain sawit yang sesuai
dengan kondisi tanah Keera dan tidak berpengaruh terhadap proses produksi sawit. (3)
Penyusunan perjanjian kerja sama antara PTPN wilayah I dengan mitra sanding masyarakat:
setelah disepakati lokasi, luas tanah dan jumlah masyarakat serta jumlah kelompok petani

yang memperoleh redistribusi pemanfaatan, mitra sanding membuat perjanjian kerja sama
dengan masyarakat, dan masyarakat disini bukan perorangan melainkan dalam bentuk
kelembagaan, berdasarkan perjanjian tersebut mitra sanding membuat perjanjian dengan
PTPN wilayah I terkait pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pemetaan dan analisis situasi, setiap komunitas memiliki karakteristik yang

unik, sehingga pendekatan pemberdayaan harus disesuaikan dengan kebutuhan, nilai, dan
aspirasi mereka. Proses pemberdayaan haruslah berdasarkan pada kerja sama, partisipasi,