Page 73 - Prosiding Agraria
P. 73
58 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Kabupaten Wajo terbagi menjadi 3 penguasaan, yakni penguasaan masyarakat seluas ±3.107,18
Ha, penguasaan transmigrasi seluas ±786,38 Ha, dan penguasaan oleh pihak PTPN wilayah
I seluas ±8.275,39 Ha, dan sebagian lokasi penguasaan masyarakat pada aset PTPN wilayah I
unit kebun Keera, masuk dalam areal kawasan hutan dengan luas total penguasaan ±3.893,24
Ha (termasuk penguasaan transmigrasi ±786,38 Ha),seluas ±312,08 Ha di Kecamatan Keera,
dan sisanya ±259,39 Ha di Kecamatan Gilireng. Jumlah penguasaan masyarakat pada lokasi
aset PTPN wilayah I sebanyak ±243 bidang tanah, dimana dari jumlah tersebut sebagian besar
berasal dari desa lain yang berbatasan langsung (Desa Awo, dan Desa Ciromanie), termasuk
satu Desa yang tidak berbatasan langsung (Desa Passaloreng).
Tabel 2, Sebaran Penguasaan Masyarakat dalam Lokasi Aset PTPN Wilayah I
No Kecamatan Desa Luas Penguasaan Masuk Kawasan Hutan Sisa (Ha)
(Ha) (Ha)
Awo 630,8 12,59 618,21
Awota 337,6 0,00 337,6
1 Keera Ciromanie 590,7 280,15 310,55
Inrello 19,7 19,34 0,36
Labawang 0,00 0,00 0,00
JUMLAH 1.578,8 312,08 1.266,72
Passaloreng 1.523,66 259,39 1.264,27
2 Gilireng Passaloreng Trans 786,38 0,00 786,38
Arajang 4,4 0,00 4,4
JUMLAH 2.314,44 259,39 2.055,05
3 Maniang Pajo Minagatellue 0,00 0,00 0,00
JUMLAH 0,00 0,00 0,00
JUMLAH 3.893,24 571,48 3.321,76
KESELURUHAN
Sumber: GTRA Sulawesi Selatan 2023
Dalam konteks ini penyelesaian konflik agraria di kecamatan Keera tidak dapat
diselesaikan dengan penataan aset melalui redistribusi tanah, hal ini dikarenakan tanah yang
menjadi konflik adalah milik dari PTPN Wilayah I yang merupakan aset dan sebagai modal
utama dalam menjalankan usaha di bidang perkebunan, sementara masyarakat yang sudah
menempati tanah tersebut secara turun temurun menganggap tanah tersebut adalah tanah
leluhurnya. Reforma agraria dengan konsep redistribusi pemanfaatan tanah, menjadi salah
satu solusi untuk menyelesaikan sengketa tanah antara PTPN dan masyarakat di Kecamatan
Keera sekaligus untuk memperkuat ekonomi masyarakat setempat.
Konsep awal penyelesaian sengketa melalui redistribusi pemanfaatan tanah adalah dengan
kolaborasi 4 (empat) Pilar yaitu: Kementerian ATR/BPN (Kanwil/Kantah), Pemerint Daerah
(Provinsi dan Kab/Kota), Aparat Penegak Hukum (TNI/POLRI/Kejaksaan), dan Peradilan
(PN/PT dan MA). Kolaborasi ini akan tercipta pemulihan, penguatan dan pengoptimalisasi
aset BMN/D, BUMN & TNI (P3A BMN) sesuai dengan regulasi, skema kolaborasi tersebut
dapat dilihat pada gambar berikut:
