Page 70 - Prosiding Agraria

Redistribusi Pemanfaatan Tanah Dengan Kolaborasi Pemberdayaan Petani 55
(Studi Kasus Penyelesaian Konflik di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)

Selanjutnya Joyo Winoto, mengatakan: Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut,
reforma agraria ditujukan untuk: (1) menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan
penggunaan tanah ke arah yang lebih adil, (2) mengurangi kemiskinan, (3) menciptakan

lapangan kerja, (4) memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama
tanah, (5) mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, (6) memperbaiki dan menjaga
kualitas lingkungan hidup, serta (7) meningkatkan ketahanan pangan rakyat Indonesia dan
ketahanan enerji nasional. Tercapainya program land reform sangat tergantung pada sistem
ekonomi politik pemerintah yang berkuasa saat itu serta komitmen pemerintah untuk

melaksanakannya secara berkesinambungan, (Hairani, 2014).

Berbagai percepatan dalam usaha mewujudkan amanat dari UUPA telah dilaksanakan oleh
pemerintah. Salah satunya adalah program reforma agraria dan kedaulatan pangan sebagai
program prioritas dalam Nawa Cita (sembilan program prioritas) di masa awal pemerintahan
Presiden Joko Widodo (2014-2019). Begitu pun perjuangan untuk mewujudkan hal tersebut

masih dilakukan di periode ke 2 (2020-2024) kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum serta efisiensi kepemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah, perlu dilaksanakan Reformasi Agraria. Untuk mempertegas keseriusan

pemerintah dalam menjalankan reforma agraria, maka lahirlah Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 86 Tahun 2018.

Reforma agraria merupakan kombinasi dari penataan aset yang merupakan penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan peraturan
pertanahan, manajemen akses adalah penyediaan bantuan bagi subyek untuk dapat hidup

mandiri dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dan agraria. Reformasi Agraria
di Indonesia menekankan pada konsep redistribusi tanah dengan membagikan tanah yang
dikuasai negara, tanah kelebihan luas maksimum, tanah absentee, dan tanah negara lainnya
yang telah ditetapkan menjadi tanah objek Reforma Agraria kepada petani penggarap dan
petani lahan sempit, (Wahyuddin et al., 2021).

Reformasi Agraria (Landreform) mempunyai tujuan yang sangat luas yakni dari aspek

sosial ekonomis, sosial politis, dan mental psikologis Reformasi Agraria (Landreform)
mempunyai tujuan yang sangat luas yakni dari aspek sosial ekonomis, sosial politis, dan
mental psikologis: (1) Sosial ekonomis a. memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan
memperkuat hak milik serta memberi fungsi sosial pada hak milik. b. memperbaiki produksi

nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup
rakyat. Sosial politis a. mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah
yang luas. b. mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat
tani yang berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil dan taraf hidup rakyat.

(3) Mental psikologis a. meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan
jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah. b. Memperbaiki hubungan kerja
antara pemilik tanah dengan penggarapnya, (Zein, 2014).