Page 72 - Prosiding Agraria
P. 72
Redistribusi Pemanfaatan Tanah Dengan Kolaborasi Pemberdayaan Petani 57
(Studi Kasus Penyelesaian Konflik di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)
Kecamatan Keera memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun distribusi
pemanfaatannya belum merata. Upaya penataan perlu dilakukan untuk mengurangi
kesenjangan ekonomi antar masyarakat, khususnya penguasaan, kepemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah, kompleksitas masalah sengketa tanah antara PTPN dan masyarakat
lokal, berdampak pada ketidakpastian hukum, ketegangan sosial, dan ketimpangan ekonomi.
Kasus tanah garapan masyarakat dengan perusahaan milik PT. Perkebunan Nusantara
wilayah I (PTPN), unit kebun Keera, Kabupaten Wajo bermula dari sulitnya kondisi
ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat mulai melakukan pendudukan tanah mulai dari
pendudukan di luar HGU PTPN XIV hingga masuk ke dalam wilayah HGU PTPN wilayah I.
Berikut adalah kronologi lengkap kasus yang terjadi antara masyarakat keera dengan lokasi
lahan PTPN XIV Unit Kebun Keera–Maroangin, Kabupaten Wajo.
Tabel 1. Kronologi Konflik Lahan HGU PTPN Wilayah I dengan Masyrakat Keera
No Tahun Keterangan
1 1972-1973 Tahun 1972 merupakan awal mula PT. Bina Mulya Ternak masuk kedalam dalam wilayah Kec.
Pitumpanua (sekarang Kec. Keera) dan menguasai lahan masyarakat, dan pada tahun 1973 PT. Bina
Mulya Ternak memperluas wilayah konsesinya ke Kec. Gilireng dan pada tahun tersebut juga terbit
izin HGU no 1 atas nama PT Bina Mulya Ternak dengan SK Nomor 21/HGU/DA/1973 dengan luas
mencapai 12.170 Ha
2 1996 PT. Bina Mulya Ternak dilebur menjadi PT. Perkebunan Nusantara XIV dengan dasar hukum PP No 19
Tahun 1996
3 2001-2003 Pada tahun 2001 pihak PTPN XIV mengajukan perpanjangan izin HGU dengan luas 7.000 Ha pada
tanggal 27 Agustus 2001, dan sampai pada tahun 2003 Izin HGU PTPN XIV telah berakhir pada tanggal 30
Juni 2003, namun izin perpanjangan HGU belum dikeluarkan.
Pada tahun 2003 juga awal mula masyarakat keera mulai mengokupasi blok sawit milik PTPN XIV
4 2013 Pada tahun 2013 masyarakat keera melalui Forum Rakyat Bersatu (FRB) melakukan pendudukan
secara paksa pada lokasi mess PTPN XIV di unit kebun keera sebagai bentuk tuntutan kepada pihak
perusahaan untuk mengizinkan masyarakat mengelola lahan seluas 1.934 Ha, sehingga lahirlah
kesepakat bersama antara pihak PTPN XIV, Masyarakat Keera, dan Pemda Kab. Wajo pada tanggal 30
April 2013 dimana isi dari kesepakatan tersebut adalah
1. Pihak PTPN XIV Keera bersedia melepaskan lahan seluas 1.934 Ha yang berlokasi di Desa
Ciromanie (Dusun Cenranae dan Dusun Bontomare)
2. Masyakat Kec Keera yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu (FRB) tetap diperbolehkan
mengelola tanah seluas 1.934 Ha, sambil menunggu pelepasan dari Kementerian BUMN
3. Masyarakat Kec. Keera yang menduduki mess PTPN XIV Keera akan segera keluar meninggalkan
lokasi tersebut.
5 2014 Pada tahun 2014, tepatnya tanggal 12 Juli 2014 Pemda Kab. Wajo menyetujui dan memberikan
rekomendasi perpanjangan HGU atas naman PTPN XIV Kebun Keera seluas
6.000 Ha dari permhonan 7.000 Ha pada tahun 2001, dalam rekomendasi perpanjangan tersebut juga
dijabarkan oleh Pemda Kab. Wajo terkait pengaturan pemanfatan lahan 1.934 Ha untuk kepentingan
masyarakat lokal dengan rincian
1. 500 Ha untuk pergantian sawah masyarakat yang terkena genangan bendungan irigasi
passaloreng
2. 500 Ha. Untuk lahan usaha masyarakat transmigrasi
3. 934 Ha. untuk masyarakat yang sementara beraktivitas berkebun coklat di lahan tersebut
6 2023 Pada tahun 2023 dibentuk kerja sama antara pihak BPN Provinisi Sulawesi Selatan, Pihak PTPN XIV,
Pihak Pemda Kab. Wajo, dan pihak Universitas Hasanuddin menandatangani nota kesepahaman
tentang penyelesaian konflik penguasaan atau garapan masyarakat pada aset PTPN XIV unit kebun
keera dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kab. Wajo pada tanggal 17
Maret 2023
Sumber: GTRA Sulawesi Selatan 2023.
Hasil identifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim GTRA Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023 menunjukan bahwa penguasaan tanah di lokasi PTPN wilayah I Unit Kebun Keera,