Page 72 - Prosiding Agraria
P. 72

Redistribusi Pemanfaatan Tanah Dengan Kolaborasi Pemberdayaan Petani   57
                                                      (Studi Kasus Penyelesaian Konflik di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)

                  Kecamatan Keera memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun distribusi
             pemanfaatannya belum merata.  Upaya  penataan  perlu  dilakukan  untuk mengurangi
             kesenjangan ekonomi antar masyarakat, khususnya penguasaan, kepemilikan, penggunaan,

             dan pemanfaatan tanah, kompleksitas masalah sengketa tanah antara PTPN dan masyarakat
             lokal, berdampak pada ketidakpastian hukum, ketegangan sosial, dan ketimpangan ekonomi.

                  Kasus tanah garapan masyarakat dengan perusahaan milik PT. Perkebunan Nusantara
             wilayah  I  (PTPN),  unit  kebun  Keera,  Kabupaten  Wajo  bermula  dari  sulitnya  kondisi
             ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat mulai melakukan pendudukan tanah mulai dari

             pendudukan di luar HGU PTPN XIV hingga masuk ke dalam wilayah HGU PTPN wilayah I.
             Berikut adalah kronologi lengkap kasus yang terjadi antara masyarakat keera dengan lokasi
             lahan PTPN XIV Unit Kebun Keera–Maroangin, Kabupaten Wajo.


                          Tabel 1. Kronologi Konflik Lahan HGU PTPN Wilayah I dengan Masyrakat Keera
               No   Tahun                                       Keterangan
              1    1972-1973  Tahun 1972 merupakan awal mula PT. Bina Mulya Ternak masuk kedalam dalam wilayah Kec.
                             Pitumpanua (sekarang Kec. Keera) dan menguasai lahan masyarakat, dan pada tahun 1973 PT. Bina
                             Mulya Ternak memperluas wilayah konsesinya ke Kec. Gilireng dan pada tahun tersebut juga terbit
                             izin HGU no 1 atas nama PT Bina Mulya Ternak dengan SK Nomor 21/HGU/DA/1973 dengan luas
                             mencapai 12.170 Ha
              2    1996      PT. Bina Mulya Ternak dilebur menjadi PT. Perkebunan Nusantara XIV dengan dasar hukum PP No 19
                             Tahun 1996
              3    2001-2003  Pada tahun 2001 pihak PTPN XIV mengajukan perpanjangan izin HGU dengan luas 7.000 Ha pada
                             tanggal 27 Agustus 2001, dan sampai pada tahun 2003 Izin HGU PTPN XIV telah berakhir pada tanggal 30
                             Juni 2003, namun izin perpanjangan HGU belum dikeluarkan.
                             Pada tahun 2003 juga awal mula masyarakat keera mulai mengokupasi blok sawit milik PTPN XIV
              4    2013      Pada tahun 2013 masyarakat keera melalui Forum Rakyat Bersatu (FRB) melakukan pendudukan
                             secara paksa pada lokasi mess PTPN XIV di unit kebun keera sebagai bentuk tuntutan kepada pihak
                             perusahaan untuk mengizinkan masyarakat mengelola lahan seluas 1.934 Ha, sehingga lahirlah
                             kesepakat bersama antara pihak PTPN XIV, Masyarakat Keera, dan Pemda Kab. Wajo pada tanggal 30
                             April 2013 dimana isi dari kesepakatan tersebut adalah
                             1.  Pihak PTPN XIV Keera bersedia melepaskan lahan seluas 1.934 Ha yang berlokasi di Desa
                                Ciromanie (Dusun Cenranae dan Dusun Bontomare)
                             2.  Masyakat Kec Keera yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu (FRB) tetap diperbolehkan
                                mengelola tanah seluas 1.934 Ha, sambil menunggu pelepasan dari Kementerian BUMN
                             3.  Masyarakat Kec. Keera yang menduduki mess PTPN XIV Keera akan segera keluar meninggalkan
                                lokasi tersebut.
              5    2014      Pada tahun 2014, tepatnya tanggal 12 Juli 2014 Pemda Kab. Wajo menyetujui dan memberikan
                             rekomendasi perpanjangan HGU atas naman PTPN XIV Kebun Keera seluas
                             6.000 Ha dari permhonan 7.000 Ha pada tahun 2001, dalam rekomendasi perpanjangan tersebut juga
                             dijabarkan oleh Pemda Kab. Wajo terkait pengaturan pemanfatan lahan 1.934 Ha untuk kepentingan
                             masyarakat lokal dengan rincian
                             1.  500 Ha untuk pergantian sawah masyarakat yang terkena genangan bendungan irigasi
                                passaloreng
                             2.  500 Ha. Untuk lahan usaha masyarakat transmigrasi
                             3.  934 Ha. untuk masyarakat yang sementara beraktivitas berkebun coklat di lahan tersebut
              6    2023      Pada tahun 2023 dibentuk kerja sama antara pihak BPN Provinisi Sulawesi Selatan, Pihak PTPN XIV,
                             Pihak Pemda Kab. Wajo, dan pihak Universitas Hasanuddin menandatangani nota kesepahaman
                             tentang penyelesaian konflik penguasaan atau garapan masyarakat pada aset PTPN XIV unit kebun
                             keera dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kab. Wajo pada tanggal 17
                             Maret 2023

             Sumber: GTRA Sulawesi Selatan 2023.

                  Hasil identifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim GTRA Provinsi Sulawesi Selatan
             Tahun 2023 menunjukan bahwa penguasaan tanah di lokasi PTPN wilayah I Unit Kebun Keera,
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77