Page 69 - Prosiding Agraria

54 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

sering didukung oleh intervensi pemerintah. Pengambilan tanah-tanah rakyat dilakukan
dengan berbagai cara, mulai penggusuran dengan menggunakan kekerasan, penaklukan dan
manipulasi ideologis dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia, (Tambunan, 2017).

Hukum Tanah muncul sebagai sebuah jawaban atas kepentingan manusia terhadap
tanah. Hukum memberikan batas atas kepemilikan tanah. Tanah tidak dapat dilepaskan

pengaturannya pada hubungan yang bersifat privat/individu murni, akan tetapi tanah
merupakan sebuah domein negara. Tanah menjadi sumber bagi pencapaian kemakmuran
sebuah bangsa, dan ketika berbicara bangsa maka negara berperan secara aktif dalam

pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Pasal 33 (3) UUD 1945 memberikan landasan juridis
atas penguasaan sumber daya alam, salah satunya adalah tanah. Inilah konsep dasar hak
menguasai negara atas tanah yang bertujuan untuk mencapai sebuah taraf kemakmuran bagi
rakyat Indonesia. Akan tetapi pada dataran implementasi yang terjadi justru banyak muncul
konflik tanah, (Zakie, 2016).

Gambar 2, Data Kasus Pertanahan
Dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan politik, arah dan

kebijakan pertanahan didasarkan pada empat prinsip: (1) pertanahan harus berkontribusi
secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru
kemakmuran rakyat, (2) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan
tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan,

penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah, (3) pertanahan harus berkontribusi secara
nyata dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan
Indonesia dengan memberikan akses seluas luasnya pada generasi akan datang pada sumber-
sumber ekonomi masyarakat—tanah, dan (4) pertanahan harus berkontribusi secara nyata

dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai
sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yang
tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari, (Winoto, 1993).