Page 71 - Prosiding Agraria

56 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tujuan pelaksanaan reforma agraria, meliputi: Penyediaan kepastian tenurial bagi
masyarakat yang tanahnya berada dalam konflik agraria, mengidentifikasi subyek penerima
dan obyek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan kepemilikannya, mengatasi

kesenjangan penguasaan tanah dengan meredistribusikan dan melegalisasikan Tanah-tanah
Obyek Reforma Agraria (TORA) secara kelompok maupun perorangan sebagai menjadi
milik rakyat, mengentaskan kemiskinan dengan perbaikan tata guna tanah dan membentuk
kekuatan-kekuatan produktif baru, memastikan tersedianya dukungan kelembagaan
di pemerintah pusat dan daerah, dan memampukan desa untuk mengatur penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelola
desanya, (G, irwan 2019).

Selain itu, yang paling penting dari kehadiran reforma agraria adalah untuk menangani
konflik atau sengketa di bidang agraria yang terus terjadi. Salah satu sengketa tanah dalam
keperdataan, yaitu sengketa tentang penyorobotan tanah. Penyerobotan tanah masuk kedalam

masalah penguasaan dan pemilikan tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat,
kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati
hak (tanah negara), maupun yang telah dilekati oleh pihak tertentu, (Amaliyah,2021.).

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 melaksanakan program GTRA dibeberapa
Kabupaten dan salah satunya adalah di Kabupaten Wajo. Kegiatan GTRA di Kabupaten Wajo

di fokuskan pada lokasi potensi TORA yang bersumber dari Lokasi Konflik Masyarakat pada
Aset PTPN Wilayah I di Kecamatan Keera, Kecamatan Gilireng dan Kecamatan Maniangpajo
Desa Ciromanie, Passaloreng, Awota, Awo, Arajang, Labawang, Minagatellue, Inrello. Hal

ini juga sebagai salah satu Upaya Penyelesaian Konflik dengan masyarakat pada aset PTPN
Wilayah I. Pemilihan obyek TORA tersebut didasarkan pada kondisi konflik agraria antara
Masyarakat dengan PTPN Wilayah Iyang telah berlangsung lama dan berlarut larut. Luas
tanah yang menjadi sengketa adalah 1.934 Ha. Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1200,
(GTRA, Tim, 2023). Lokasi potensi TORA pada Kabupaten Wajo dapat dilihat pada gambar

berikut ini:

Gambar 3, Peta Lokasi Pendataan Potensi TORA Kabupaten Wajo.
Sumber: GTRA Sulawesi Selatan 2023