Page 74 - Prosiding Agraria

Redistribusi Pemanfaatan Tanah Dengan Kolaborasi Pemberdayaan Petani 59
(Studi Kasus Penyelesaian Konflik di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)

Gambar 4, Skema Redistribusi Pemanfaatan Tanah Kolaborasi 4 (empat) Pilar.
Sumber: Wibisono, T (2023)

Dengan adanya regulasi yang mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria,
yaitu: Peraturan Presiden Nomor: 62 tahun 2023, dan dalam rangka percepatan penyelesaian
konflik, pemberdayaan pasca penyelesaian konflik dan sekaligus penguatan aset BUMN,
perlu melibatkan akedimisi. Tanah-tanah BUMN sering sering terjadi konflik sosial yg sering

ditungangi oleh mafia tanah, untuk itu diperlukan kajian yang mendalam dari akademisi
dari berbagai aspek, baik sosial, hukum, psikologi maupun aspek-aspek yang lain, sehingga
konsep kolaborasi penyelesaiannya menjadi 5 (lima) pilar. Konsep redistribusi pemanfaatan
tanah dengan 5 (lima) pilar menggunakan analisis ekonomi dengan pendekatan livehood (

penghidupan berkelanjutan), skema pelaksanaan dari konsep kolaborasi 5 (lima) pilar dapat
di lihat pada gambar berikut:

Gambar 4, Analisis Ekonomi Menggunakan Pendekatan LIvehood (Penghidupan Berkelanjutan).
Sumber: Wibisono, T (2023)

Melalui analisis mendalam terhadap dampak redistribusi pemanfaatan tanah terhadap
kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kecamatan Keera, dapat diidentifikasi solusi yang
berkelanjutan dan inklusif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan konflik sosial

yang terjadi, langkah-langkah yang dilakukan dalam antara lain: (1) Penetapan Hak Atas
Tanah: Melalui reforma agraria, pemerintah dapat secara jelas menetapkan hak atas tanah