Page 75 - Prosiding Agraria
P. 75
60 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
bagi entitas PTPN wilayah I. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum. Sehingga akan
mengurangi potensi konflik terkait kepemilikan tanah. (2) Redistribusi Pemanfaatan Tanah:
Melalui redistribusi tanah, pemerintah dapat membagi ulang tanah secara adil tanah PTPN
Wilayah I dan memberi hak kepada masyarakat lokal untuk menggarap dan mengelola tanah
sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber
daya yang penting untuk penghidupan mereka. (3) Pemberdayaan Masyarakat: Reforma
agraria juga dapat menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam mengelola
tanah. Melalui pelatihan, pendampingan, dukungan teknis lainnya dan memberikan akses
kepada sumber-sumber produksi termasuk dukungan pasca produksi, sehingga masyarakat
dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan ekonomi lokal mereka. (4) Pengelolaan
Sumber Daya yang Berkelanjutan: Dengan adanya reforma agraria, pengelolaan sumber
daya alam seperti tanah dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan. Pemerintah dapat
mengimplementasikan kebijakan yang mendukung praktik pertanian ramah lingkungan
dan berkelanjutan. Luas tanah PTPN wilayah I dan luas tanah yang akan diredistribusikan
pemanfaatannya kepada masyarakat di Keera dapat kita lihat pada gambar berikut ini:
Gambar 5, Skema luas tanah yang akan diredistribusikan pemanfaatannya.
Sumber: PTPN Wilayah I
2. Model Kolaborasi Pemberdayaan petani di Kecamatan Keera
Pemberdayaan, berasal dari kata power atau daya. Pemberdayaan berkaitan dengan upaya
merubah dalam struktur sosial masyarakat, karena ada proses sharing power, peningkatan
kemampuan, dan penetapan kewenangan. Pemberdayaan pada hakikatnya dilakukan secara
internal dari dalam diri orang itu sendiri. Peran pihak luar adalah mengembangkan potensi,
dam membantu orang yang diberdayakan supaya dapat mengakses informasi, inovasi dan
kemampuan dalam pengambilan keputusan. Landasa utama pengembangan kelembagaan
sosial sebagai substansi pemberdayaan meliputi kesadaran, perubahan. Pemberdayaan