Page 64 - Prosiding Agraria

REDISTRIBUSI PEMANFAATAN TANAH

DENGAN KOLABORASI PEMBERDAYAAN PETANI
(STUDI KASUS PENYELESAIAN KONFLIK

DI KECAMATAN KEERA KABUPATEN WAJO)

Siti Aminah , Tri Wibisono 2
1
1 Penata Pertanahan Ahli Madya Kanwil BPN Prov. Sulawesi Selatan, 2
Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sulawesi Selatan
*corresponding author: 1802st.aminah@gmail.com
triwibisono.tw@gmail.com

Abstract: Agrarian reform is a combination of asset structuring activities, namely rearrangement of control,
ownership, use, and utilization of land based on land laws and regulations, with access structuring in the form
of providing assistance for subjects in order to optimally utilize their land and reduce land disputes and conflicts.
The results of the data collection by the GTRA Team of South Sulawesi Province in 2023 show the potential for
TORA in Wajo Regency. This research was conducted in order to resolve land conflicts between the community
and PTPN Region I Keera Plantation, Wajo Regency, South Sulawesi Province. This research uses qualitative
research methods with case studies. Based on the results of the analysis, agrarian conflicts in Keera sub-district
cannot be resolved by structuring assets through land redistribution because the land in conflict belongs to
PTPN Wilayah I, which is an asset, while the people who have occupied the land for generations consider the
land to be their ancestral land. Agrarian reform, with the concept of redistribution of land use, is one solution.
The government can provide land rights to PTPN Region I, and PTPN provides KSO to local communities to
cultivate and manage the land through the empowerment of farmer groups that have been given the right to
manage. Empowerment collaboration needs to be implemented by providing access to production resources,
including post-production support.
Keywords: collaboration, utilization, empowerment, redistribution, land.

Intisari: Reforma agraria merupakan kombinasi kegiatan penataan aset, yakni penataan kembali penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan peraturan perundangan pertanahan,
dengan penataan akses berupa pemberian pendampingan bagi subyek agar dapat memanfaatkan tanahnya
secara optimal dan mengurangi sengketa dan konflik pertanahan. Hasil pendataan Tim GTRA Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2023 terdapat potensi TORA di Kabupaten Wajo. Penelitian ini dalam rangka penyelesaian
konflik pertanahan antara masyarakat dengan PTPN Wilayah I Kebun Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi
Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Hasil analisis, konflik agraria di
kecamatan Keera tidak dapat diselesaikan dengan penataan aset melalui redistribusi tanah, dikarenakan
tanah yang menjadi konflik adalah milik dari PTPN Wilayah I yang merupakan aset, sementara masyarakat
yang sudah menempati tanah tersebut secara turun temurun menganggap tanah leluhurnya. Reforma agraria
dengan konsep Redistribusi pemanfaatan tanah, menjadi salah satu solusi, pemerintah dapat memberikan Hak
Atas Tanah pada PTPN Wilayah I dan PTPN memberi KSO kepada masyarakat lokal untuk menggarap dan
mengelola tanah sesuai dengan ketentuan. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan dan keberdayaan
Kelompok Petani yang telah diberikan hak untuk mengelola perlu dilaksanakan kolaborasi pemberdayaan
dengan memberikan akses kepada sumber-sumber produksi termasuk dukungan pasca produksi.

Kata Kunci: kolaborasi, pemanfaatan, pemberdayaan, redistribusi, tanah