Page 60 - Prosiding Agraria

Potensi Tanah Timbul Sebagai Tanah Objek Reforma Agraria 45
di Desa Tuwed, Kabupaten Jembrana

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Timbul Desa Tuwed
Berdasarkan hasil wawancara dengan Perbekel (Kepala Desa) Desa Tuwed dan hasil

verifikasi lapangan, dan Data Sekunder IP4T Kabupaten Buleleng, belum ada penguasaan
dan pemilikan pada lokasi tanah timbul di desa Tuwed.

Tahun 2021 Pemerintah desa telah mengajukan permohonan untuk status kepemilikan
tanah timbul tersebut sebagai hutan Adat dengan tujuan untuk dimanfaatkan sebagai kawasan
penyangga. Pemerintah desa berkerjasama dengan berbagai stakeholder untuk memelihara

dan menjaga ekosistem mangrove di Desa Tuwed. Salah satu kegiatannya yaitu penanaman
1000 mangrove di lokasi tanah timbul tersebut.

Pada Lokasi Titik 8, terdapat 2 rumah semi permanen sebagai tempat tinggal penjaga
mangrove. lokasi tersebut dimanfaatkan sebagai lokasi wisata Taman Mangrove yang dikelola
oleh pemerintah desa Tuwed bersama BUMDES. Kegiatan wisata yang dilakukan merupakan

kegiatan pemerintah desa Tuwed, yaitu untuk aktifitas olahraga sepak bola dan tempat wisata
camping bagi warga desa Tuwed. Jangkauan pelayanan pemanfaatan tanah timbul tersebut
sebagai taman mangrove skala desa, sehingga membatasi pengembangan kawasan tersebut
sebagai lahan terbangun.

Dapat disimpulkan bahwa belum ada pemilikan dan penguasaan di lokasi tanah timbul,

dan telah dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai taman wisata mangrove. Dalam
mengatur pemilikan dan penguasan tanah timbul berdasarkan kondisi diatas didaftarkan
sebagai tanah Milik Negara dan dapat diberikan Hak Pengelolaan kepada Desa Adat Tuwed
sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adat desa Tuwed. Tanah tersebut dapat
dimanfaatkan melalui praktik bank tanah sehingga dapat dikelola untuk meningkatkan nilai

ekonomi tanahnya (Hadi Arnowo, 2022).

Rencana Tata Ruang Tanah Timbul Desa Tuwed

Dengan menggunakan teknik tumpang Tindih lokasi Desa Tuwed dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Bali, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023, dan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2023 (Bali, 2023). Kawasan tersebut direncanakan sebagai kawasan Badan air dan perikanan

budidaya. Lokasi belum direncanakan sebagai kawasan mangrove, sehingga potensi tanah
timbul belum secara optimal dapat dikembangkan sesuai karakteristik fisik tanah. Untuk
lebih jelas dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut ini.