Page 62 - Prosiding Agraria
P. 62

Potensi Tanah Timbul Sebagai Tanah Objek Reforma Agraria   47
                                                                             di Desa Tuwed, Kabupaten Jembrana

                  Kedua,  dapat menjadi  solusi bagi Konflik Reforma  Agraria  di  Provinsi Bali  di  desa
             Sumberklampok  antara  masyarakat  eks  transmigrasi  timor-  timur  dengan  Kementerian
             Kehutanan, tanah timbul dengan vegetasi mangrove ini dapat menjadi opsi sebagai tanah

             kawasan hutan, atau dihutankan sehingga tidak mengurangi persentase kawasan hutan di
             Provinsi Bali (Laksemi et al., 2019). Selain itu dengan ditetapkan sebagai kawasan hutan dapat
             mendukung ekosistem alami perikanan yakni tambak udang di sekitar kawasan tanah timbul.
             Ketiga, Pengembangan wisata mangrove oleh masyarakat Desa Tuwed dengan mengintegrasi
             setiap konsep pengembangan blue carbon dan sebagai Solusi Konflik Agraria di Provinsi Bali

             melalui Rencana Tata Ruang yang holistik dan menyeluruh (Nurlinda, 2018).


             Daftar Pustaka

             Arkham, M. N., Adrianto, L., & Wardiatno, Y. (2016). Studi keterkaitan ekosistem lamun dan
             Perikanan  skala kecil (Studi  Kasus: Desa Malang Rapat  dan Berakit, Kabupaten Bintan,
                     Kepulauan Riau). Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 10(2), 137. https://
                     doi.org/10.15578/jsekp.v10i2.1255

             Bali, P. P. (2023). Pertaturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata
                     Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043. In Nucl. Phys. (Vol. 13, Issue 1).
             Ekasaputra, M., Faniyah, I., & Rosadi, O. (2023). Pengaturan Pendaftaran Tanah Timbul (

                     Aanslibing ) dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia. UNES Law
                     Review, 6(1), 104–117.
             Hadi Arnowo. (2022). Peran Bank Tanah dalam Pengaturan Penyediaan Tanah. Jurnal Inovasi
                     Penelitian,  2(8.5.2017), 2003–2005. https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.
                     v2i9.1277

             Laksemi, N. P. S. T., Sulistyawati, E., & M. (2019). Sustainable Social Forestry in Bali (A Case
                     Study at Hutan Desa Wanagiri). Jurnal Sylva Lestari, 7(2), 150. https://doi.org/10.23960/
                     jsl27150-163

             Laporan Inventarisasi Tanah Timbul Provinsi Bali Tahun 2023. (n.d.).
             Listantia, N., & Idrus, A. Al. (2024). Pengembangan Ekowisata Mangrove Gili Sulat Sebagai
                     Upaya Keberlanjutan Ekosistem Pesisir Dan Karbon Biru (Blue Carbon) Untuk Bahan
                     Ajar Pembelajaran Ipa. NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan, 5(1), 190–198.
                     https://doi.org/10.55681/nusra.v5i1.1948

             Maria S.W. Sumardjono. (2009). Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi. In Kompas. Penerbit
                     Buku Kompas.
             Nurlinda, I. (2018). Perolehan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) Yang Berasal Dari Kawasan

                     Hutan: Permasalahan Dan Pengaturannya. Veritas et Justitia, 4(2), 252–273. https://
                     doi.org/10.25123/vej.2919
             Nursari, A., Ritonga, I. R., & Eryati, R. (2023). Karakteristik Sampah Makroplastik di Pantai
                     Wisata Lamaru Kota Balikpapan. Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan, 9(2), 342–351.
                     https://doi.org/10.29303/jstl.v9i2.431
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67