Page 65 - Prosiding Agraria

50 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Pendahuluan
Pemerintah Orde Baru sangat terobsesi untuk memajukan ekonomi, dan menjadikan

tanah sebagai alat pembangunan yang sentralistis dan terpusat, akibatnya timbul berbagai
konflik dengan masyaraka, (Syahyuti, 2016). Pada wilayah pedesaan yang sebagian besar
masyarakatnya bergantung hidup dari kegiatan agraris sehingga banyak yang melakukan
perlawanan fisik secara terbuka terhadap kebijakan pemerintah tersebut, Perdebatan

mengenai hak milik sebidang tanah menjadi akar konflik tanah di seluruh wilayah, belum
lagi ditambah dengan berbagai benturan peraturan perundang-undangan umum seperti
UUPA dengan peraturan sektoral yang tingkatannya di bawah UUPA, (Mali, 2015).

Perubahan kehidupan masyarakat serta politik hukum mengakibatkan desakan
kebutuhan akan perubahan hukum yang berlaku. Masalah-masalah kompleks yang berkaitan

dengan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah menjadi pokok
permasalahan agraria yang tidak mudah untuk diselesaikan. Reforma Agraria dan kedaulatan
pangan merupakan program prioritas dalam Nawacita (sembilan program prioritas) di masa
awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019), program tersebut dilanjutkan pada

periode ke 2 (2020-2024) kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Posisi reforma agraria dalam
RPJMN 2020–2024 terdapat di dalam Bab 3 yaitu: mengembangkan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pada kenyataannya, naskah RPJMN mengabarkan:
ketimpangan, kemiskinan, dan IPM masih sangat rendah, (Setiawan, n.d.).

Sejak 2014, Presiden Joko Widodo menjadikan reforma agraria sebagai salah satu program

prioritas nasional dalam agenda Nawacita. Tujuannya untuk mengatasi sengketa dan konflik
agraria hingga mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Di berbagai
daerah, konflik dan sengketa tanah menjadi salah satu pemicu gesekan di masyarakat, konflik
bisa terjadi antar warga, antara warga dengan perusahaan, atau antara warga dengan negara,

(Ridwansyah, n.d.).

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka penyelesaian konflik
agraria yang berkepanjangan di Indonesia. Salah satunya dengan menetapkan Peraturan
Presiden Nomor: 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Reforma Agraria, merupakan
program pemerintah yang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah namun juga untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reforma agraria merupakan kombinasi kegiatan
penataan aset, yakni penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah berdasarkan hukum dan peraturan perundangan pertanahan, dengan penataan akses

berupa pemberian pendampingan bagi subyek agar dapat memanfaatkan tanahnya secara
optimal dan mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan.

Pada hakekatnya pelaksanaan penataan akses atau pemberdayaan petani merupakan
harapan yang akan menjadi salah satu solusi atau alternatif kegiatan pemberdayaan masyarakat
untuk menyiapkan dan mengelola kegiatan secara partisipatif mulai dari tahap perencanaan