Page 84 - Prosiding Agraria

Penyediaan Tanah Untuk Reforma Agraria oleh Bank Tanah 69
(Provision of Land for Agrarian Reform by The Land Bank)

C. Hasil dan Pembahasan
Keberadaan Bank Tanah Sebagai Penyedia Tanah Untuk Reforma Agraria

Bank Tanah adalah lembaga khusus (sui generis) yang mengemban tugas berdasarkan
undang-undang pembentuknya adalah menyediakan tanah untuk berbagai sektor yaitu
kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan
ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria. Bank Tanah tidak berada di bawah

Kementerian ATR/ BPN tetapi memiliki hubungan kerja. Keberadaan Bank Tanah adalah
sebagai land manager yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui komite
dimana Kementerian ATR/ BPN merupakan bagian di dalamnya. Sedangkan keberadaan
Kementerian ATR/ BPN adalah sebagai land administrator dan land regulator terkait dengan

pengadministrasian tanah dan pembuat regulasi pertanahan.

Gambar 1. Hubungan Kelembagaan Bank Tanah Dengan Kementerian ATR/ BPN
Sumber: hasil analisis

Hubungan antara Kementerian ATR/ BPN dengan Bank Tanah dalam skema di atas adalah
keterkaitan fungsi antara kedua lembaga tersebut. Bank Tanah memperoleh aset tanah, salah
satunya adalah melalui penetapan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian ATR/ BPN.

Tanah yang telah diperoleh Bank Tanah, statusnya menjadi aset yang kemudian dimohonkan
pemberian hak pengelolaan dan pendaftaran tanahnya. Aset Bank Tanah yang telah dikelola
dapat dimanfaatkan dan didistribusikan untuk berbagai sektor terkait program pertanahan,

dalam hal ini terjadi koordinasi antara Kementerian ATR/ BPN dengan Bank Tanah.
Salah satu tujuan penyediaan tanah yang dilakukan Bank Tanah adalah untuk reforma

agraria sebagaimana disebutkan di dalam Ayat 2 Pasal 2 PP Nomor 64 Tahun 2021. Penyediaan
tanah oleh Bank Tanah untuk reforma agraria adalah dalam rangka mewujudkan ekonomi
berkeadilan yang selaras dengan tujuan reforma agraria untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa penataan penguasaan tanah dalam kerangka
ekonomi berkeadilan. Target yang dapat diperoleh Bank Tanah adalah berasal dari tanah
negara melalui penetapan pemerintah dengan kategori yang ditentukan di dalam Pasal 7 PP