Page 109 - Prosiding Agraria

94 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

tanah tersebut. Dan bagaimana seharusnya peraturan penertiban dan pendayagunaan tanah
terlantar sebagai solusi untuk memberikan perlindungan kepada warga terdekat terutama
yang memiliki semangat dan juang untuk bertani, berkebun dan sebagainya. Agar kehidupan

mereka bertambah sejahtera dengan tidak melanggar ketertiban dan peraturan, maupun
nilai-nilai agraris yang tumbuh dan hidup di wilayah masing-masing.

Namun, saat ini masih ada orang yang tidak memanfaatkan tanahnya secara maksimal,
karena dijadikan sebagai objek investasi sehingga terkesan tanahnya ditelantarkan.
Penelantaran tanah dapat dikatakan merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak

ekonomis (hilangnya potensi ekonomi tanah) tidak berkeadilan, serta juga merupakan
pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak atau pihak yang
telah memperoleh dasar penguasaan tanah (Harsono, Budi: (2008)). Ada banyak hal yang
mendasari terjadinya tanah telantar ini, salah satunya adalah dengan alasan investasi atau
bentuk asset kekayaan, salah satu alasan yang terbanyak adalah karena nilai/harga tanah

cenderung meningkat.

Sertipikat sebagai produk Tata Usaha Negara, diproses melalui mekanisme yang diatur
dengan peraturan perundangan yang diharapkan dapat dihasilkan produk hukum yang
dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang haknya, dan dapat digunakan
sesuai dengan maksud pemberian haknya, dalam praktek terdapat kemungkinan terhadap

tanah dimaksud tidak dipergunakan sebagaimana mestinya atau ditelantarkan, dengan
demikian dapat dikaji permasalahan mengenai: “Bagaimana efektifitas kebijakan Negara
yang diwujudkan dalam sebuah regulasi yang mengatur tentang tanah telantar di Indonesia.”

B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum
Normatif yakni penelitian yang bertitik tolak dari berbagai postulat-postulat normatif atau

hukum positif dan didukung dengan penelitian empiris. Adapun data yang terdapat dalam
penelitian ini adalah data primer yang merupakan hasil penelitian lapang dan data sekunder
yang didapat dari buku, internet, jurnal dan sumber lainnya. Dengan penelitian ini maka

dapat di telaah mengenai efektifitas kebijakan Negara yang diwujudkan dalam sebuah regulasi
yang mengatur tanah telantar di Indonesia.

C. Gambaran Umum Kebijakan Tanah Telantar di Indonesia

Sejak tahun 2017, Presiden Joko Widodo memberikan “Pekerjaan Rumah “kepada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia hingga tahun 2025 dengan target sejumlah 126
juta bidang tanah melalui suatu program yang dikenal dengan Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL) (Mujiburohman, 2018).

Pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, (selanjutnya disebut dengan
Undang Undang Pokok Agraria atau UUPA) disebutkan “setiap orang dan badan hukum yang