Page 112 - Prosiding Agraria

Kebijakan Tanah Telantar di Indonesia, 97
Antara Harapan dan Kenyataan

D. Analisis Yuridis Kebijakan Pertanahan di Indonesia
Konsep dan Kriteria Tanah Telantar

Dengan memperhatikan ketentuan UUPA pada Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 juga pada
Pasal 1 Angka 1 PP No. 20 Tahun 2021, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur unsur yang
ada pada tanah telantar adalah:

1. Adanya subyek hak atas tanah atau pemegang hak
2. Adanya obyek atau tanah hak

3. Adanya perbuatan hukum tertentu (penelantaran tanah)
4. Adanya kurun waktu tertentu
5. Adanya akibat hukum (menjadi tanah Negara).

Apabila mengacu kepada Penjelasan Pasal 27 UUPA bahwa tanah ditelantarkan kalau
dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dan pada

haknya, dalam hal ini masih kurang jelas karena tidak ditentukan hak atas apa saja yang
dimaksudkan, dan sesuai Pasal 1 Angka 1 PP No 20 Tahun 2021 yang dimaksud Tanah Telantar
adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar
Penguasaan Atas Tanah, dan juga di dalam Pasal 27 UUPA tidak diatur kapan dimulainya

suatu bidang tanah tersebut menjadi tanah telantar, dan dengan mengacu pada pasal 7 PP
ini maka jangka waktu mulai dilakukannya penertiban adalah terhitung 2 (dua ) tahun sejak
diterbitkannya hak atas tanah tersebut.

Di dalam PP No 20 Tahun 2021 dibedakan pengertian antara kawasan telantar dan tanah
telantar, kawasan telantar adalah kawasan non kawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas
Tanah yang telah memiliki lzin Konsesi/Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan,

tidak dipergunakan, dan/ atau tidak dimanfaatkan, sedangkan Tanah Telantar adalah tanah
hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas
Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau

tidak dipelihara.
Dalam PP Nomor; 20 Tahun 2021 Pasal 1 angka 2 disebutkan Tanah Terlantar adalah

tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Penguasaan Atas
Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/
atau tidak dipelihara, hal ini berbeda dengan pengaturan yang ada di dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
yang mengatur bahwa Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara
berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau
dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak
dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau

dasar penguasaannya. Implikasi dari redaksional “tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan,
dan/atau tidak dipelihara” (PP No. 20 Tahun 2021) dan “tidak diusahakan, tidak dipergunakan,
atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau