Page 113 - Prosiding Agraria

98 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

dasar penguasaannya” (PP No 11 Tahun 2010) tentunya akan berbeda dalam pelaksanaannya
oleh aparat pelaksana di lapangan, sehingga apabila mendasarkan pada PP No. 20 Tahun
2021 apabila terhadap suatu bidang tanah atau kawasan sudah dimanfaatkan, dan/atau

dipelihara walaupun tidak sesuai keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar
penguasaannya maka bidang tanah atau kawasan tersebut bukanlah obyek penertiban tanah
telantar, dan lebih lebih lagi terhadap bidang bidang tanah yang saat ini sudah masuk data
base tanah terindikasi telantar, dengan alasan yang sama bisa dimohonkan untuk dikeluarkan
dari data base.

Kewenangan dalam menentukan tanah telantar

Sebagaimana di atur di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan sebesar- besar kemakmuran rakyat.” Dalam hal ini terlihat bahwa kewenangan
dibidang pertanahan dilaksanakan oleh Negara yang dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat,
dan selanjutnya diterbitkan UU No. 5 Tahun 1960 yang mengatur masalah keagrariaan atau

pertanahan sebagai bagian dari bumi.

Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 20 Tahun 21, Inventarisasi
Kawasan tanah terindikasi telantar dilaksanakan oleh Pimpinan instansi sesuai dengan
kewenangannya, sedangkan Inventarisasi tanah terindikasi telantar dilaksanakan oleh Kepala
Kantor Pertanahan. Sedangkan evaluasi tanah telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

43 dilaksanakan oleh Panitia C, dengan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Kepala Kantor Wilayah

Sekretaris : Kepala bidang di lingkungan Kantor Wilayah yang membidangi
pengendalian dan penanganan sengketa

Anggota : 1. Sekretaris daerah kabupaten/kota;

2. Kepala dinas/instansi kabupaten/ kota yang berkaitan
dengan peruntukan tanah;

3. Kepala bidang di lingkungan Kantor Wilayah yang
membidangi survei dan pemetaan;

Sedangkan penetapan tanah terlantar merupakan kewenangan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia.

Mekanisme Penertiban Tanah Telantar
Apabila dirunut lebih lanjut maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menngatur

bahwa “Atas dasar hak menguasai negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat
diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersamasama dengan