Page 114 - Prosiding Agraria

Kebijakan Tanah Telantar di Indonesia, 99
Antara Harapan dan Kenyataan

orang-orang lain serta badan-badan hukum”. selanjutnya beberapa ketentuan UUPA yang
berkaitan dengan tanah terlantar adalah:

1. Hak milik atas tanah hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara karena ditelantarkan
(Pasal 27 poin a. 3). Penjelasan Pasal 27 menyatakan: “Tanah ditelantarkan kalau
dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan

dari pada haknya”.
2. Hak Guna Usaha hapus karena ditelantarkan ( Pasal 34 e ).
3. Hak Guna Bangunan hapus karena ditelantarkan ( Pasal 40 e ).

Untuk melaksanakan kegiatan penertiban haruslah terlebih dahulu diberikan
pemberitahuan kepada pemegang hak dan pemberitahuan akan dilakukannya suatu kegiatan

penertiban tersebut paling tidak harus berisi hal hal antara lain:

1. Gambaran tentang keadaan atau sikap yang bersifat illegal dari peraturan yang
dilanggar disebutkan.
2. Pemberitahuan harus jelas, sehingga yang diberitahu itu mengerti apa yang harus
dilakukan.

3. Tenggang waktu yang diberikan harus jelas dan tegas.
4. Pemberitahuaan itu harus mengandung suatu kepastian, bahwa akan benar benar
dilaksanakan, sebab kalau hanya kira-kira akan dilakukan penertiban, maka hal itu
akan bertentangan dengan asas kepastian.

Sesuai Pasal 23, 25 dan 27 PP No. 20 Tahun 2021 untuk penertiban Kawasan dan tanah

telantar ini memakan waktu 555 hari kerja atau 18,5 bulan, sehingga dapat diketahui bahwa
kegiatan penertiban Kawasan dan tanah telantar ini merupakan kegiatan multi year, akan
tetapi system penganggaran untuk penanganannya tidak mengenal sistem penganggaran
multi year, seharusnya sistem penganggaran khusus untuk penanganan Kawasan dan tanah

telantar juga menggunakan sistem penganggaran multi year. Kawasan dan atau tanah yang
menjadi obyek kegiatan belum belum selesai dalam tahun berjalan tetapi belum tentu
atau tidak dijadikan penertiban untuk tahun anggaran berikutnya, hal ini akan berdampak
langsung dengan keberlanjutan dan efektifitas kegiatan penertiban tanah telantar.

Kerugian Secara Ekonomi dari Penelantaran Kawasan dan Tanah
Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 dan 2 maka arti dari Kawasan atau tanah telantar adalah

Kawasan atau tanah yang tidak diusahakan, dipergunakan atau tidak dimanfaatkan dan/
atau tidak dipelihara, sedangkan pengertian dari pemanfaatan tanah adalah suatu kegiatan
untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud dari fisik penggunaan tanah,
pengertian nilai tambah dalam hal ini dapat diartikan sebagai bertambahnya nilai ekonomi

sutau bidang tanah, artinya dengan tidak diusahakan, dipergunakan atau tidak dimanfaatkan
dan/atau tidak dipelihara suatu Kawasan atua bidang tanah akan mengakibatkan hilangnya
potensi ekonomi suatu Kawasan atau bidang tanah,. Suatu Kawasan atau tanah yang belum