Page 110 - Prosiding Agraria

Kebijakan Tanah Telantar di Indonesia, 95
Antara Harapan dan Kenyataan

mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau
mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemasaran”, sementara
dalam PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar pada Pasal 1

angka 2 disebutkan bahwa Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah
yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan,
tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara, hal ini selaras dengan
amanah dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, artinya dalam hal ini UUPA tidak membenarkan
pemegang hak atas tanah tidak memanfaatkan tanah yang dimiliki sebagaimana dasar

pengajuan hak atas tanah, sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a angka 3 UUPA tentang
Hak Milik, Pasal 34 huruf e UUPA tentang Tanah Hak Guna Usaha, dan Pasal 40 huruf e
UUPA tentang Tanah Hak Guna Bangunan.

Selanjutnya dalam BAB XIII Ketentuan Lain-lain UUCK Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 180
ditegaskan bahwa:

1. Hak, izin, atau konsesi atas tanah danlatau kawasan yang dengan sengaja tidak
diusahakan atau ditelantarkan dalam jangka waktu paling larna 2 (dua) tahun sejak
diberikan dicabut dan dikembalikan kepada negara.
2. Dalam pelaksanaan pengembalian kepada negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan hak, izin, atau konsesi tersebut sebagai aset

Bank Tanah.
3. Ketentuan lebih lanjut pencabutan hak, izin, atau konsesi dan penetapannya sebagai
aset Bank Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, (selanjutnya disebut dengan
Undang Undang Pokok Agraria atau UUPA) disebutkan “setiap orang dan badan hukum yang

mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau
mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemasaran”, artinya dalam
hal ini UUPA tidak membenarkan pemegang hak atas tanah tidak memanfaatkan tanah yang
dimiliki sebagaimana dasar pengajuan hak atas tanah, sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf

a angka 3 UUPA tentang Hak Milik, Pasal 34 huruf e UUPA tentang Tanah Hak Guna Usaha,
dan Pasal 40 huruf e UUPA tentang Tanah Hak Guna Bangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) pada Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 mengamanatkan bahwa hak atas
tanah bisa hapus apabila diterlantarkan oleh pemegang haknya, hal ini diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Penertiban Tanah Terlantar, dijelaskan tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan
hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak
pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan,

atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya, sedangkan Kamus Tata Ruang, Tanah
Telantar adalah lahan/tanah terbuka yang dihubungkan dengan arti atau fungsi sosio-