Page 117 - Prosiding Agraria

102 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

e. Adanya akibat hukum (menjadi tanah Negara).

Dan pada pasal 7 PP ini maka jangka waktu mulai dilakukannya penertiban adalah
terhitung 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak atas tanah tersebut.

2. Untuk melaksanakan kegiatan penertiban haruslah terlebih dahulu diberikan
pemberitahuan kepada pemegang hak dan pemberitahuan akan dilakukannya suatu

kegiatan penertiban tersebut paling tidak harus berisi hal hal antara lain:
a. Gambaran tentang keadaan atau sikap yang bersifat illegal dari peraturan yang
dilanggar disebutkan.
b. Pemberitahuan harus jelas, sehingga yang diberitahu itu mengerti apa yang harus
dilakukan.

c. Tenggang waktu yang diberikan harus jelas dan tegas.
d. Pemberitahuaan itu harus mengandung suatu kepastian, bahwa akan benar benar
dilaksanakan, sebab kalau hanya kira-kira akan dilakukan penertiban, maka hal

itu akan bertentangan dengan asas kepastian.
3. Untuk Pendayagunaan TCUN ditujukan untuk pertanian dan nonpertanian dalam

rangka kepentingan masyarakat dan Negara melalui:
a. Reforma Agraria;
b. Proyek Strategis Nasional;
c. Badan Bank Tanah; dan

d. Cadangan Negara lainnya.

Siapa yang harus diutamakan untuk memperoleh alokasi tanah terhadap tanah Negara
bekas tanah telantar untuk pemberdayaannya agar diatur secara lengkap, sehingga
dalam hal melakukan Tindakan penertiban tanah terlantar diharapkan Pemerintah
harus mempergunakan asas-asas pemerintahan yang baik (Good Governace) yaitu

asas bertindak cermat dan asas keseimbangan, asas kecermatan berkaitan dengan
tindakan dalam melakukan identifikasi dan penelitian tanah terlantar.

E. Rekomendasi
1. Dengan mengacu kepada Pasal 1 Angka 1 PP No 20Tahun 2021 yang dimaksud Tanah
Telantar adalah “tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh

berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak
dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.”, sebaiknya pengertian
tanah telantar dikembalikan ke pengertian sebaaimana dimaksud dalam PP No 11
Tahun 2010 yang berbunyi “Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang

sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah
yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan
keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”, sehingga

yang disebut tanah telantar tidak sekedar tanah yang tidak diusahakan, tidak