Page 212 - Prosiding Agraria

Analisis Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Akses Untuk Meningkatkan 197
Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1. Indikator Kesejahteraan Masyarakat
No Indikator Kesejahteraan Kriteria Skor
1. Pendapatan Tinggi (lebih dari 10 juta) 3
Sedang (5 juta– 10 juta) 2
Rendah (kurang dari 5 juta) 1
2. Konsumsi atau Pengeluaran Tinggi (lebih dari 5 juta) 3
Rumah Tangga Sedang (1 juta–5 juta) 2
Rendah (kurang dari 1 juta 1
3. Keadaan Tempat Tinggal Permanen (11-15) 3
Semi Permanen (6-10) 2
Tidak Permanen (1-5) 1
4. Fasilitas Tempat Tinggal Lengkap (34-44) 3
Cukup (23-33) 2
Kurang (12-22) 1
5. Kesehatan Anggota Keluarga Bagus (kurang dari 25%) 3
Cukup (25%-50%) 2
Kurang (kurang dari 50%) 1
6. Kemudahan Mendapatkan Mudah (16-20) 3
Pelayanan Kesehatan Cukup (11-15) 2
Sulit (6-10) 1
7. Kemudahan memasukan Mudah (7-9) 3
anak ke jenjang pendidikan Cukup (5-6) 2
Sulit (3-4) 1
8. Kemudahan mendapatkan Mudah (7-9) 3
Fasilitas Transportasi Cukup (5-6) 2
Sulit (3-4) 1
Sumber: Hasil Olahan Peneliti,2024
Kriteria untuk masing-masing klasifikasi sebagai berikut:
1. Tingkat kesejahteraan tinggi: nilai skor 20-24;
2. Tingkat kesejahteraan sedang: nilai skor 14-19;
3. Tingkat kesejahteraan rendah: nilai skor 8-13.

C. Landasan Teori
1. Pengertian Reforma Agraria

Reforma agraria atau disebut juga pembaruan agraria merupakan proses restrukturisasi
(penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria
(khususnya tanah). Dalam praktiknya, terdapat tiga persoalan pokok dalam melaksanakan
reforma agraria; Pertama, ketimpangan penguasaan tanah negara; Kedua, timbulnya konflik

agrarian yang dipicu tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan pada masa lalu; Ketiga,
timbulnya krisis sosial dan ekologi di pedesaan. Terkait tiga persoalan pokok tersebut, maka
pemerintah merasa perlu untuk melakukan reforma agraria yang bertujuan, Satu mengurangi
kemiskinan, kedua menciptakan lapangan kerja, ketiga memperbaiki akses masyarakat

kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah, keempat menata ulang ketimpangan
penguasaan pemilikikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria,
kelima mengurangi konflik dan sengketa pertanahan dan keagrariaan, keenam memperbaiki
dan menjaga kualitas lingkungan hidup, ketujuh meningkatkan ketahanan pangan dan energi

masyarakat ((Buku Pelaksanaan Reforma Agraria- KSP, 2017).

Reforma agraria dapat diartikan secara sederhana sebagai penataan kembali struktur
pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah/wilayah, demi kepentingan petani kecil,