Page 213 - Prosiding Agraria

198 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

penyakap, buruh tani (Rolaswati, 2012, dalam Mungkasa, 2020). Sedangkan Krishna Ghimire
mendefinisikan reforma agraria atau landreform sebagai perubahan besar dalam struktur
agraria, yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian

penguasaan (tenure) bagi mereka yang menggarap lahan, termasuk juga akses pada input
pertanian, pasar serta jasa-jasa dan kebutuhan pendamping lainnya. Menurut Michael Lipton,
reforma agraria atau disebut juga dengan landreform (dalam beberapa hal istilah ini sering
identik) adalah suatu kegiatan “legislasi yang diniatkan dan benar-benar diperuntukkan
meredistribusi kepemilikan, (mewujudkan) klaim-klaim, atau hak-hak atas tanah pertanian,

dan dijalankan untuk memberi manfaat pada kaum miskin dengan cara meningkatkan status,
kekuasaan, dan pendapatan absolut maupun relatif mereka, berbanding dengan situasi tanpa
legislasi tersebut”.

Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses

untuk kemakmuran rakyat (Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023). Berdasarkan
Peraturan Presiden ini, reforma agraria yaitu: penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah yang dilakukan dengan penataan aset dan penataan akses bertujuan

untuk kemakmuran rakyat.
Berdasarkan beberapa konsep dan pengertian reforma agraria dapat disimpulkan yaitu

penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk
mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui penataan aset dan penataan akses.

2. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Teori Actors
Salah satu perspektif yang kerap dipakai dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah
teori Actors. Dikutip dari artikel “Teori Actors dalam Pemberdayaan Masyarakat” oleh Karjuni
Dt. Maani, dalam Jurnal Demokrasi (Vol X, No 1, 2011), teori actors dikemukakan Sarah Cook

dan Steve Macaulay, dalam Perfect Empowerment (1996). Dalam teori Actors, masyarakat
dinilai sebagai subyek yang mampu melakukan perubahan apabila terlepas dari kendali
yang kukuh dan mendapatkan kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan,

dan tindakan mereka. Cara pandang ini sesuai akronim Actors, yakni authority (wewenang);
confidence and competence (percaya diri dan kompetensi); trust (kepercayaan); opprtunities
(kesempatan); responsibilities (tanggung jawab); dan support (dukungan). Dalam kerangka
kerja teori Actors, pemberdayaan dilakukan dengan menumbuhkan keberdayaan masyarakat
yang didukung aspek internal dan eksternal. Sementara aktor dalam pemberdayaan adalah

pemerintah atau organisasi non-pemerintah.

Berdasarkan teori tentang pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa
pemberdayaan masyarakat yaitu kegiatan dengan mengidentifikasi kekuatan dan ketimpangan
yang ada di masyarakat dengan membuat perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan
dengan membangun struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap

sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.