Page 316 - Prosiding Agraria
P. 316
Akankah Desa Ujunggagak Mampu Menuju Ketahanan Pangan 301
Pasca Kegiatan Reforma Agraria?
Ujungagak memiliki surplus pangan. Hal ini tentu harus dipertahankan dengan mencegah pembangunan di
wilayah pertanian.
Kata kunci: ketahanan pangan, reforma agraria
A. Pendahuluan
Reforma agraria merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab Kementrian ATR/BPN
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan reforma Agraria ini merupakan
implementasi dari Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Dasar Agraria
untuk meningkatkan kemandirian pangan nasional. Untuk memenuhi kebutuhan pangan
diperlukan pengelolaan serta pemanfaatan tanah pertanian secara optimal. Oleh karena itu
pemerintah perlu mengupayakan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Adapun pangan
adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat yang memiliki dampak langsung terhadap kesehatan
dan kesejahteraannya. Akan tetapi, adanya peningkatan populasi penduduk, terjadinya
perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketidaksetaraan akses terhadap pangan
menimbulkan masalah pada keberlanjutan pangan. Pembangunan pangan berkelanjutan
menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi
bagi masyarakat. Berkaitan dengan kebutuhan pangan perlu optimalisasi pendayagunaan
sumberdaya tanah, dan ketersediaannya untuk masyarakat, utamanya pada petani yang miskin
yang tidak memiliki tanah. Reforma agraria mewujudkan impian petani untuk mendapatkan
tanah pertanian, maka dengan memperoleh kepastian hak atas tanahnya melalui program
penatan aset dapat meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan. Oleh karena itu dengan
penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil diharapkan dapat
menciptakan pemerataan dan keadilan dalam pemilikan tanah sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan serta produktivtas pangan.
Berdasarkan filosofi yang tertuang dalam UUPA maka saat ini diperlukan program
pemberdayaan pasca masyarakat memperoleh kepastian hak atas tanahnya yang dapat
meningkatkan kesejahteraan ekonominya serta meningkatkan kedaulatan pangan. Arisaputra
(2015) mengungkapkan reforma agraria yang berhasil ditandai oleh kepastian penguasaan
tanah yang menjamin penghidupan dan kesempatan kerja bagi petani, tata-guna tanah
yang mampu memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan
hidup, kedaulatan pangan, kemampuan produktivitas yang mampu membuat keluarga petani
mampu melakukan re- investasi dan memiliki daya beli yang tinggi.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan
Reforma Agraria, maka reforma agraria menjadi suatu program krusial tingkat nasional
yang memiliki peran signifikan dalam usaha untuk menyebarkan secara merata struktur
penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Selain itu, reforma agraria
diharapkan mampu menyelesaian konflik agraria untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan.
Adapun tujuan dari reforma agraria adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan
pemilikan tanah, mewujudkan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
