Page 317 - Prosiding Agraria

302 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Selanjutnya, tujuan reforma agraria juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja agar
dapat mengurangi kemiskinan, memajukan akses masyarakat kepada sumber ekonomi,
mengawasi ketahanan dan kedaulatan pangan, membenahi dan mengawasi kualitas

lingkungan hidup. Reforma agraria difungsikan dalam hal memperkuat pemilikan tanah untuk
seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang tak punya tanah, baik yang tinggal di
pedesaan, pinggir-pinggir hutan, pesisir-pesisir pantai, pulau-pulau kecil, maupun di lereng-
lereng pegunungan. Reforma Agraria diharapkan membawa pada peningkatan keamanan
pangan, pendapatan dan kesejahteraan keluarga dari kelompok-kelompok masyarakat desa

yang termarjinalkan (Sihaloho et al., 2010).

Reforma Agraria juga merupakan suatu agenda besar dari Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diamanatkan oleh TAP MPR IX/MPR/2001
tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pelaksanaan pembaruan
agraria merupakan suatu proses berkesinambungan yang dimaksudkan untuk melaksanakan

penataan terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sehingga
dapat mewujudkan suatu keadilan serta kemakmuran khususnya di bidang pertanahan.
Arisaputra (2013) memaparkan Reforma Agraria sebagai restrukturisasi atau penataan ulang

susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria khususnya
tanah. Fauzi (2022) menjelaskan, Reforma Agraria merupakan penciptaan keadilan sosial
yang ditandai dengan adanya keadilan agraria (agrarian justice), peningkatan produktivitas,
dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Reforma Agraria selanjutnya dapat dipahami suatu kegiatan yang menguatkan struktur

kepemilikan dan penguasaan tanah melalui pelaksanaan kegiatan penataan aset yang
kemudian dilaksanakan penataan akses guna memberikan jalan bagi masyarakat kepada
sumber-sumber permodalan, teknologi serta peran dalam memperoleh kesejahteraan.
Menelaah lebih jauh terkait pelaksanaan Reforma Agraria, berdasarkan pada TAP MPR IX/
MPR/2001 Pasal 2 maka dapat kita ketahui dua aspek pokok Reforma Agraria (RA) yaitu aspek

pemilikan dan penguasaan (land reform) yang dilaksanakan melalui penataan aset berupa
redistribusi tanah maupun legalisasi aset. Kedua aspek tersebut merupakan salah satu Program
Prioritas Nasional yang ditingkatkan Pemerintahan Joko Widodo dalam upaya membangun

Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup. Menilik sebelumnya pada Undang-
undang Pokok Agraria tahun 1960, terdapat tiga tujuan mulia yang ingin dicapai: (1) menata
ulang struktur agraria yang timpang jadi berkeadilan;(2) menyelesaikan konflik agraria, dan
(3) menyejahterakan rakyat setelah reforma agraria dilaksanakan. Reforma agraria secara
fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan

masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional,
meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki
baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi

kepentingan masyarakat.