Page 317 - Prosiding Agraria
P. 317

302     STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
                    MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

            Selanjutnya, tujuan reforma agraria juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja agar
            dapat mengurangi kemiskinan, memajukan  akses masyarakat kepada  sumber  ekonomi,
            mengawasi ketahanan  dan kedaulatan  pangan,  membenahi  dan mengawasi kualitas

            lingkungan hidup. Reforma agraria difungsikan dalam hal memperkuat pemilikan tanah untuk
            seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang tak punya tanah, baik yang tinggal di
            pedesaan, pinggir-pinggir hutan, pesisir-pesisir pantai, pulau-pulau kecil, maupun di lereng-
            lereng pegunungan.  Reforma Agraria diharapkan  membawa pada peningkatan  keamanan
            pangan, pendapatan dan kesejahteraan keluarga dari kelompok-kelompok masyarakat desa

            yang termarjinalkan (Sihaloho et al., 2010).

                 Reforma  Agraria juga merupakan  suatu  agenda besar  dari Kementerian  Agraria  dan
            Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  yang  diamanatkan  oleh  TAP MPR IX/MPR/2001
            tentang  pembaruan agraria dan  pengelolaan  sumber daya alam.  Pelaksanaan  pembaruan
            agraria merupakan suatu proses berkesinambungan yang dimaksudkan untuk melaksanakan

            penataan  terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan,  dan pemanfaatan  tanah  sehingga
            dapat mewujudkan  suatu keadilan  serta kemakmuran khususnya  di  bidang  pertanahan.
            Arisaputra (2013) memaparkan Reforma Agraria sebagai restrukturisasi atau penataan ulang

            susunan  kepemilikan,  penguasaan, dan  penggunaan  sumber-sumber agraria  khususnya
            tanah.  Fauzi (2022) menjelaskan,  Reforma Agraria merupakan penciptaan keadilan sosial
            yang ditandai dengan adanya keadilan agraria (agrarian justice), peningkatan produktivitas,
            dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

                 Reforma Agraria selanjutnya dapat dipahami suatu kegiatan yang menguatkan struktur

            kepemilikan  dan penguasaan  tanah  melalui pelaksanaan  kegiatan penataan  aset  yang
            kemudian  dilaksanakan  penataan  akses  guna memberikan jalan bagi masyarakat kepada
            sumber-sumber permodalan,  teknologi  serta peran  dalam  memperoleh  kesejahteraan.
            Menelaah lebih jauh terkait pelaksanaan Reforma Agraria, berdasarkan pada TAP MPR IX/
            MPR/2001 Pasal 2 maka dapat kita ketahui dua aspek pokok Reforma Agraria (RA) yaitu aspek

            pemilikan dan penguasaan (land reform) yang dilaksanakan melalui penataan aset berupa
            redistribusi tanah maupun legalisasi aset. Kedua aspek tersebut merupakan salah satu Program
            Prioritas Nasional yang ditingkatkan Pemerintahan Joko Widodo dalam upaya membangun

            Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup. Menilik sebelumnya pada Undang-
            undang Pokok Agraria tahun 1960, terdapat tiga tujuan mulia yang ingin dicapai: (1) menata
            ulang struktur agraria yang timpang jadi berkeadilan;(2) menyelesaikan konflik agraria, dan
            (3)  menyejahterakan  rakyat  setelah  reforma agraria dilaksanakan.  Reforma agraria  secara
            fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan

            masyarakat  desa,  meningkatkan  kesejahteraan  dengan  kemandirian  pangan  nasional,
            meningkatkan produktivitas tanah,  memberikan pengakuan  hak atas tanah yang dimiliki
            baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi

            kepentingan masyarakat.
   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322