Page 318 - Prosiding Agraria

Akankah Desa Ujunggagak Mampu Menuju Ketahanan Pangan 303
Pasca Kegiatan Reforma Agraria?

Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Jawa Tengah yang terletak disebelah
selatan dan berada di pesisir selatan Pulau Jawa yang sejak lama telah melaksanakan program
redistribusi tanah, meskipun penentuan subjek redistribusi tanah masih bersifat pada

penyelesaian konflik, belum mampu menjamin keberlanjutan penguasaan dan pemilikan
tanah oleh penerima tanah objek redistribusi (Setiaji, 2012). Oleh karena itu, Tim Gugus
Tugas Reforma Agraria Kabupaten Cilacap terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan
pertanahan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan
tanah agar tercipta keadilan, serta menangani sengketa dan konflik agraria. Sejauh ini

progres kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Cilacap telah menangani sejumlah
presoalan. Diantaranya, persoalan tanah eks Perhutani ‘Tanah Mandiri’ Desa Rawajaya
Kecamatan Bantarsari, dimana lahan tersebut seluruhnya berada di Areal Penggunaan Lain

(APL), dan tahun 2023 telah diusulkan sebagai lokasi redistribusi tanah.
Seiring berjalannya waktu reforma agraria melalui program strategi penataan aset telah

berhasil di laksanakan di Kabupaten Cilacap, bahkan di tahun ini juga masih berlangsung
proses pelepasan kawasan hutan untuk beberapa desa. Salah satu desa yang telah selesai serta
terlaksana program reforma agraria melalui program redistribusi tanah adalah desa Ujunggagak.

Implementasi reforma agraria melalui strategi penataan aset yang melibatkan program
redistribusi tanah di wilayah tanah timbul di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut,
Kabupaten Cilacap telah terlaksana dan masyarakat telah menerima sertifikat kepemilikan
atas hak atas tanahnya. Desa Ujunggagak merupakan desa yang terbentuk dari munculnya
daratan akibat tingkat sedimentasi yang sangat tinggi dari Kawasan Segara Anakan. Program

redistribusi tanah ini, selain memberikan jaminan hukum kepada pemiliknya, juga bertujuan
untuk mendukung lapisan masyarakat yang rentan secara ekonomi untuk mendapatkan dan
mendapatkan sertipikat tanah dengan biaya yang terjangkau melalui subsidi pemerintah

(Hikmah Wati, 2016). Redistribusi tanah ini mencakup tanah-tanah seperti bekas HGU,
hasil pelepasan kawasan hutan, tanah negara yang sebelumnya terbengkalai, tanah hasil
penyelesaian sengketa, bekas tambang di luar kawasan hutan, tanah timbul, bekas hak lama,
dan tanah yang melebihi batas maksimum.

Setelah terlaksananya program tersebut dan masyarakat telah menerima status

kepemilikan hak atas tanahnya, maka untuk meningkatkan kesejahteraannya diperlukan
kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program. Apakah dengan adanya
program pemberdayaan kemudian masyarakatnya dapat meningkatkan kebutuhan pangan
dari hasil pengolahan tanahnya?

B. Permasalahan
Reforma agraria merupakan penataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan,

dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan
penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Reforma agraria mengatasi berbagai
permasalahan umum di bidang agraria, sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan,