Page 41 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

John Rawl, dimana di dalam UUPA terdapat asas perlindungan bagi
golongan warga negara yang lemah terhadap sesama warga negara yang
kuat kedudukan ekonominya, yang tercantum di dalam pasal 11. Asas ini
merupakan bentuk positive discrimination, dimana dalam peraturan ini,
diatur hal yang bersifat diskriminatif yang dilakukan untuk tercapainya
keadilan dan kesetaraan.
Kesamaan dimuka hukum tidak banyak gunanya selama perbedaan
dalam tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masih cukup lebar dalam
kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya, mengapa setiap kebijakan yang
dilakukan oleh negara yang rnenyangkut kepentingan yang kuat dan yang
lemah harus menguntungkan posisi yang lemah, agar dengan demikian
jurang perbedaan sosial ekonomi tidak semakin melebar. 44
Menilik dari peraturan yang ada di dalam konstitusi dan UUPA yang
memuat adanya ketentuan yang sifatnya affirmatif, tentu dapat dikatakan
bahwa permenag nomor 5 tahun 1999 bertentangan dengan kedua
aturan yang di atasnya tersebut, karena dengan adanya permenag tersebut
menimbulkan praktek dimana masyarakat adat sering dikorbankan
oleh Negara demi kepentingan ekonomi. Padahal, jelas diatur dalam
konstitusi dan UUPA bahwa tindakan diskriminasi boleh dilakukan untuk
membantu orang yang berada pada golongan sosial dan ekonomi yang
lemah agar dapat setara dengan golongan yang kuat, tetapi permenag ini
justru bertindak sebaliknya.

Peraturan dapat dibuat dalam bentuk piramid, dari peraturan yang
rendah sampai yang tingkatnya lebih tinggi. Ketika peraturan-peratruan
berkonflik, peraturan yang lebih tinggi mengontrol peraturan yang lebih
45
rendah , sehingga peraturan yang lebih tinggi memiliki tingkat validitas
yang lebih kuat.

44 Achmad Sodiki mengutip John Rawls dalam uraian ini, lihat Achmad Sodiki, “Hukum
Progresif untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila”,
disampaikan pada acara Sarasehan, Nasional 2011 Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam
Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila Universitas
Gadjah Mada (PSP UGM), kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Gadjah
Mada, di Yogyakarta 2-3 Mei 2011
45 Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial), terjemahan dari
The Legal System, A social Science Perspective, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media,
Bandung, hlm 52

34 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan