Page 42 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan
P. 42

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
             Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa jenis
             dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:


             a.   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
             b.   Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
             c.   Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
             d.   Peraturan Pemerintah;
             e.   Peraturan Presiden;
             f.    Peraturan Daerah Provinsi; dan
             g.   Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

                   Pada ayat (2) diatur bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-
             undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
                   Merujuk dari ketentuan undang-undang tersebut di atas, peraturan
             menteri tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundangan, sehingga
             seharusnya peraturan menteri yang bertentangan dengan konstitusi dan
             undang-undang sebaiknya tidak dapat diberlakukan lagi.
                   Menurut penulis, di dalam praktek, masyarakat hukum adat banyak
             yang kehilangan hak ulayatnya karena Negara lebih banyak menggunakan
             asas kepastian hukum dibandingkan asas keadilan. Hal ini nampak dalam
             permenag nomor 5 tahun 1999 yang memuat ketentuan tanah yang
             telah dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memegang hak
             penguasaan tanah berdasarkan UUPA, dan dimiliki atau diserahkan oleh
             suatu dinas pemerintah, badan hukum atau perorangan yang mengacu
             pada dan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang ada
             tidak dapat dilaksanakan hak ulayat di atasnya. Masyarakat hukum adat
             adalah masyarakat yang menggunakan hukum tidak tertulis, sehingga
             mereka tidak memiliki bukti atas tanah ulayatnya. Sehingga, apabila
             ada pihak lain yang memiliki bukti seperti sertipikat, maka pihak yang
             memegang bukti tersebutlah yang dimenangkan, meskipun mungkin pada
             kenyataannya tanah tersebut merupakan tanah ulayat.
                   Penegakan hukum sebagai “bussiness as usual” telah menjadi
             pekerjaan rutin dan mekanis yang melupakan gerak masyarakat yang
             terus berubah dalam berbagai segi kehidupan. Hukum dengan demikian






                                                  Hasil Penelitian dan Pembahasan  35
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47