Page 47 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

d. Hak wenang beli
Hak wenang beli ialah hak seseorang, lebih utama daripada yang lain,
untuk mendapat kesempatan membeli tanah (juga empang) tetangganya
dengan harga yang sama. Di berbagai lingkungan hukum, hak wenang
itu diberikan kepada :

1. pemilik tanah atas bidang tanah yang berbatasan dengan tanah
miliknya (sempadan) ;
2. anggota-anggota sekerabat (parental, matrilineal,patrilineal) dari si
pemilik tanah ;
3. para warga sedesa. 52

e. Hak pejabat adat
Hak imbalan jabatan ialah hak seorang pamong Desa atas tanah
jabatan yang ditujukan untuknya dan yang berarti bahwa ia boleh
menikmati hasil dari tanah itu selama ia memegang jabatannya.
Maksud pemberian hak itu ialah untuk menjamin penghasilan
para pejabat tersebut. Isi hak itu ialah : pejabat yang bersangkutan boleh
mengerjakan tanah jabatan itu atau menyewakannya kepada orang lain,
tetapi tidak boleh menjual atau menggadaikannya. 53
Merujuk dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
konsep hak penguasaan atas tanah oleh masyarakat adat pada dasarnya
terbagi atas dua bentuk hak penguasaan, yaitu hak ulayat dan hak
perorangan. Di dalam hak ulayat itu sendiri terdapat hak milik kolektif,
komunal, dan privat. Hubungan hak ulayat dengan hak perseorangan selalu
bertolak belakang, hal ini dikarenakan semakin kuat hak perseorangan atas
tanah, maka semakin lemah kekuatan berlaku hak ulayat.

2. Konsep dan Bentuk Perlindungan Hak Penguasaan Hutan
Adat Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Penguasaan hak atas tanah oleh masyarakat adat merupakan bagian
dari hak asasi masyarakat adat. Hal ini diakui tidak hanya di tingkat
nasional, tetapi juga secara internasional, seperti yang diatur di dalam pasal

52 Ibid, hlm. 37
53 Ibid, hlm. 36

40 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan