Page 49 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

a. “Domeinverklaring” tersebut dalam pasal 1 “Agrarisch Besluit”
(Staatsblad 1870 No. 118);
b. “Algemene Domeinverklaring” tersebut dalam Staatsblad 1875 No.
119A;
c. “Domeinverklaring untuk Sumatera” tersebut dalam pasal 1 dari
Staatsblad 1874 No. 94f;

d. “Domeinverklaring untuk keresidenan Menado” tersebut dalam
pasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55;
e. “Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van
Borneo” tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No. 58

Pengaturan mengenai kehutanan pada zaman kolonial menggunakan
Boschordonnantie voor Java en Madoera 1927 atau Ordonansi tentang
Kehutanan untuk Jawa dan Madura tahun 1927 yang berlaku untuk
wilayah jawa dan Madura, sedangkan di luar kedua wilayah itu belum
diatur ke dalam peraturan perundang-undangan.
Ordonansi tentang Kehutanan untuk Jawa dan Madura tahun
1927 merupakan satu produk hukum yang berada setingkat dibawah
UU-, yang menetapkan bahwa hutan negara adalah: tanah yang termasuk
tanah negara yang bebas dari hak-hak ulayat (beschikking recht, termasuk
tanah-tanah milik desa), pihak ketiga dan ditumbuhi tumbuh-tumbuhan
kayu-kayuan dan bambu yang timbul dari alam….. (pasal 2 klausul
a). Kedudukan Boschordonnantie 1927 yang lebih rendah daripada
Agrarische Wet 1870 dalam hirarki perundangan berakibat pada taatnya
ordonnantie pada wet. Asas domein verklaring yang dianut oleh Agrarische
Wet 1870 juga diikuti oleh Boschordonnantie 1927. 54
Di dalam hukum terdapat asas lex specialis derogate legi generalis,
yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum
yang bersifat umum, sehingga meskipun keberadaan domein verklaring
berasal dari Staatsblad 1870, tetapi ketika sudah diaplikasikan ke dalam
aturan yang khusus, maka bentuknya menjadi spesifik. Artinya, apabila
berkaitan dengan urusan khusus, seperti hutan, maka yang berlaku adalah
aturan yang ada ketika itu mengenai hutan, yaitu Boschordonantie. Hal ini
dapat diartikan meskipun Staatsblad 1870 sudah dicabut melalui UUPA,

54 Sandra Moniaga, Ketika Undang-Undang Hanya Diberlakukan Pada 39% Wilayah Daratan
Indonesia, Forum Keadilan: N0. 27, 12 November 2006

42 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan