Page 54 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

hutan adatnya, masyarakat adat terhadang ketentuan pasal 50, seperti
tersebut di atas.
Meskipun, di dalam pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan, negara
memberikan hak kepada masyarakat hukum adat sepanjang menurut
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berupa:

a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan
hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat
yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraannya.

Namun di dalam ayat (2) pada pasal yang sama diatur bahwa
pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat
sebagaimana dimaksud (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Adanya
syarat masyarakat adat dapat dikukuhkan keberadaannya dalam Perda
inilah yang melemahkan masyarakat adat, karena hanya sedikit Perda yang
sudah dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal ini.
Apabila masyarakat adat belum dikukuhkan keberadaannya,
maka berimplikasi pula pada belum dikukuhkannya wilayah adatnya,
yang tentu saja dapat mengancam hak penguasaan masyarakat adat atas
wilayah adatnya jika pemerintah daerah tidak memiliki iktikad baik untuk
memberikan perlindungan.
Peraturan UU Kehutanan yang memberikan kewenangan kepada
pemerintah untuk menjadikan suatu wilayah hanya dengan melalui
penunjukan merupakan bentuk tindakan yang otoriter. Terlebih
lagi masyarakat adat sebagai pemilik dari hutan adat dapat diakui
keberadaannya secara formal jika sudah diatur di dalam peraturan daerah.
Hal ini memungkinkan negara memberikan hak-hak di atas tanah hak
ulayat kepada subyek hukum tertentu tanpa memperoleh persetujuan
masyarakat hukum adat dan tanpa memiliki kewajiban hukum untuk
membayar kompensasi kepada masyarakat hukum adat yang mempunyai
hak ulayat atas tanah tersebut.
Dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya UU
Kehutanan belum dapat memberikan posisi yang kuat bagi masyarakat
adat dalam pemenuhan hak penguasaan atas hutan adat. Sehingga,

Hasil Penelitian dan Pembahasan 47