Page 57 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

Nomor Perkara Sebelum Putusan MK Sesudah Putusan MK
pada ayat (1) dan ayat (2); Pemerintah menetapkan
dan hutan adat ditetapkan status hutan sebagaimana
sepanjang menur ut dimaksud pada ayat (1);
kenyataannya masyarakat dan hutan adat ditetapkan
hukum adat yang bersangkutan sepanjang menur ut
masih ada dan diakui kenyataannya masyarakat
keberadaannya. hukum adat yang
bersangkutan masih ada dan
diakui keberadaannya.

Putusan MK 45 merupakan sebuah koreksi terhadap “tindakan
otoriter” yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan hutan, yang
dikarenakan pemerintah mendapatkan kewenangan dari undang-undang
untuk menjadikan suatu wilayah menjadi kawasan hutan hanya dengan
cara penunjukan. Kewenangan ini tentu berpotensi menafikkan hak-hak
masyarakat yang ada pada wilayah tersebut, karena tidak ada proses yang
dilaksanakan, sehingga tindakan tersebut hanyalah tindakan serta-merta
yang dilakukan secara sepihak. Dalam Putusan MK45 disebutkan pada
bagian pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“Bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak
boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai
dengan hukumdan peraturan perundang-undangan, serta tindakan
berdasarkan freies Ermessen (discretionary powers). Penunjukan belaka
atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses
atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di
kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan,
merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan
hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan
harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan freies
Ermessen (discretionary powers). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan
yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai
hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan.”

Pertimbangan Mahkamah yang tersebut di atas menyatakan bahwa
tindakan yang menjadikan penunjukan sebagai dasar untuk menegaskan
kawasan hutan definitif merupakan perbuatan otoriter yang tidak
dapat dipertahankan lagi, karena hutan merupakan sumber daya yang

50 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan