Page 55 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan
P. 55
meskipun Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
telah menghapus keberadaan Boschordonnantie Java en Madoera 1927,
tetapi di dalam praktek masih terdapat pelaksanaan asas domein verklaring
“modern”.
b. Konsep dan Bentuk Perlindungan Hak Penguasaan Hutan Adat
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Konsepsi hak penguasaan atas tanah dalam putusan Mahkamah
Konstitusi adalah ingin membagi penguasaan tanah menjadi 3 status,
yaitu tanah negara, tanah ulayat dan tanah hak, dimana ketiganya
saling membatasi. Dalam putusan MK 35 pemegang hak hutan ada 3,
yaitu negara, masyarakat hukum adat dan perorangan. Dalam pasal 33
UUD 45 mengandung 2 unsur, yaitu dikuasai dan dipergunakan. Kata
dikuasai tafsirnya adalah pengaturan, pengurusan, kebijakan, pengelolaan
dan pengawasan. Kata dipergunakan dalam pasal 33 UUD 45, yaitu
kemanfaatan, pemerataan, partisipasi, penghormatan hak tradisional. 59
Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi terhadap Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan hingga penelitian
ini dilakukan telah dilaksanakan sebanyak tiga kali. Adapun putusannya
dapat terlihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. Putusan MK atas uji materi terhadap Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Nomor Perkara Sebelum Putusan MK Sesudah Putusan MK
Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan
Kawasan hutan adalah wilayah Kawasan hutan adalah wilayah
No. 45/PUU-IX/2011 tertentu yang ditunjuk dan atau tertentu yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh pemerintah untuk ditetapkan oleh pemerintah
dipertahankan keberadaannya untuk diper tahankan
sebagai hutan tetap. keberadaannya sebagai hutan
tetap.
No. 34/PUU-IX/2011 Pasal 4 ayat 3 UU Kehutanan Pasal 4 ayat 3 UU Kehutanan
Penguasaan hutan oleh Negara tetap Penguasaan hutan oleh Negara
memperhatikan hak masyarakat tetap wajib melindungi,
hukum adat, sepanjang kenyataannya menghormati, dan memenuhi
59 Wawancara dengan Yance Arizona (Epistema Institute), Jakarta, 5 September 2014
48 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan
