Page 50 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

tetapi karena UUPA tidak mencabut keberadaan Boschordonantie, maka
peraturan yang ada di dalamnya masih berlaku, termasuk asas domein
verklaring.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kehutanan tidak mencabut Boschordonantie. Di dalam
pasal 21 undang-undang kehutanan ini berbunyi sebagai berikut: “Sambil
menunggu keluarnya peraturan peraturan pelaksanaan daripada Undang-
undang ini, segala peraturan dan perundang-undangan di bidang Kehutanan
yang telah ada sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan jiwa Undang-undang ini serta diberi tafsiran sesuai dengan itu.”
Di dalam paparan pasal tersebut, maka secara eksplisit dikatakan bahwa
peraturan yang ada sebelumnya mengenai kehutanan masih berlaku, yang
artinya ini juga berlaku untuk Boschordonantie.
Memang di dalam pasal tersebut terdapat frasa sepanjang tidak
bertentangan dengan jiwa undang-undang ini, tetapi pada kenyataannya
domein verklaring tetap berlaku, meskipun dengan konsep yang berbeda,
karena pada zaman kolonial, negara sebagai dominum (pemilik tanah),
sedangkan setelah adanya UUPA, negara memiliki hak menguasai.
Dalam hal ini yang berbeda hanya konsep kewenangan dari negara,
tetapi substansi dari domein verklaring dimana seseorang yang tidak dapat
membuktikan kepemilikan tanahnya, maka tanah tersebut akan dimiliki
negara, yang kemudian frasa dimiliki menjadi dikuasai.

Praktek ini dapat terlihat sejak pada zaman pemerintahan Orde
Baru yang secara sengaja membiarkan tumbuh dan berkembangnya
sektor kehutanan meskipun harus melanggar hak-hak masyarakat yang
tanah-tanahnya ditetapkan secara sepihak sebagai kawasan hutan negara,
termasuk melanggar peraturan perundangan yang sah masih berlaku
55
seperti UUPA. Pada zaman orde baru, UUPA dikesampingkan dalam
praktek kehutanan, dengan alasan hal-hal yang berkaitan dengan hutan
menggunakan undang-undang kehutanan. Padahal di dalam undang-
undang kehutanan, tidak ada satu pasal pun yang menetapkan bahwa
UUPA tidak berlaku dalam kawasan hutan, dan kondisi semacam ini
masih berlaku hingga zaman setelah reformasi. Hal inilah yang kemudian
memicu banyak konflik di sektor kehutanan.

55 Ibid

Hasil Penelitian dan Pembahasan 43