Page 51 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

Boschordonantie baru dihapus oleh Undang-Undang nomor 41 tahun
1999 tentang Kehutanan, yang tertera di dalam pasal 83, yang berbunyi
sebagai berikut:

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka dinyatakan
tidak berlaku:

1. Boschordonnantie Java en Madoera 1927, Staatsblad Tahun 1927
Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun
1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1934
Nomor 63
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor
8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823).

Pada penelitian ini konsep hak penguasaan hutan adat akan dibagi
menjadi dua pembahasan, yaitu konsep hak penguasaan hutan adat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
dan konsep hak penguasaan hutan adat pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi yang memutuskan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

a. Konsep dan Bentuk Perlindungan Hak Penguasaan Hutan Adat
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan
UUPA memuat istilah masyarakat hukum adat, hak ulayat, dan
hukum adat, namun tidak secara jelas mendefinisikan pengertian dari
masing-masing istilah tersebut. Demikian juga, jenis-jenis hak atas tanah
dan sumber daya alam lainnya menurut pasal 16 (1) dan (2) dalam
UUPA tidak meliputi hak ulayat maupun jenis hak atas tanah dan sumber
daya alam lainnya yang dimiliki masyarakat hukum adat. Pengakuan
keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat pada tanah dan sumber daya
alam juga menghadapi persoalan ketika akan dilakukan di kawasan yang
dikenal sebagai kawasan hutan. Banyak kelompok masyarakat hukum
adat selama ini bermukim di kawasan hutan, jauh sebelum penunjukan
dan/atau pengukuhan wilayah tersebut sebagai kawasan hutan pada masa
pemerintahan kolonial Belanda dan berlanjut selama ditetapkannya rezim

44 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan