Page 56 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

Nomor Perkara Sebelum Putusan MK Sesudah Putusan MK
ma sih ada dan dia kui hak masyarakat hukum adat,
keberadaannya, serta tidak sepanjang kenyataannya masih
bertentangan dengan kepentingan ada dan diakui keberadaannya,
nasional. hak masyarakat yang diberikan
berdasarkan ketentuan peraturan
perundangundangan, serta
tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional.

No. 35/PUU-X/2012 - Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan - Pasal 1 angka 6 UU
Hutan adat adalah hutan negara Kehutanan
yang berada dalam wilayah Hutan adat adalah hutan
masyarakat hukum Adat negara yang berada dalam
- Pasal 4 ayat 3 UU Kehutanan wilayah masyarakat hukum
Penguasaan hutan oleh Negara Adat
tetap memperhatikan hak - Pasal 4 ayat 3 UU Kehutanan
masyarakat hukum adat, penguasaan hutan oleh
sepanjang kenyataannya masih negara tetap memperhatikan
ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat hukum adat,
serta tidak bertentangan dengan sepanjang masih hidup dan
kepentingan nasional. sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam
undang-undang
- Pasal 5 ayat 1 UU Kehutanan - Pasal 5 ayat 1 UU Kehutanan
Hutan berdasarkan statusnya Hutan negara sebagaimana
terdiri dari: dimaksud pada ayat (1)
a. hutan negara, dan huruf a, tidak termasuk
b. hutan hak. hutan adat
- Penjelasan Pasal 5 ayat 1 UU
Kehutanan
tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat
- Pasal 5 ayat 2 UU Kehutanan
tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat
- Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan - Pasal 5 ayat (3) UU
Pemerintah menetapkan status Kehutanan
hutan sebagaimana dimaksud

Hasil Penelitian dan Pembahasan 49