Page 52 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan
P. 52
pengaturan kehutanan nasional setelah disahkannya Undang-undang
Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967. 56
Ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum terhadap keberadaan
masyarakat hukum adat serta hak-haknya atas tanah, semakin bertambah
dengan disahkannya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagai pengganti UU Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967. Salah
satu klausul yang bermasalah dalam Undang-undang Kehutanan 1999 ini
adalah ketentuan yang yang mengatakan bahwa kawasan hutan adalah
wilayah yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan
melestarikan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 ayat 3), dan
hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat
hukum adat (Pasal 1 ayat 6). UU Kehutanan ini juga menetapkan bahwa
pemerintah berwenang menunjuk kawasan hutan (Pasal 1(1), 1(2) dan
1(3). Penunjukan hutan adat dapat dilaksanakan sepanjang menurut
kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan
diakui keberadaannya (Pasal 5(3)), dan pengukuhan keberadaan dan
hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud ditetapkan
dengan Peraturan Daerah (Pasal 67(2)). 57
Pengukuhan kawasan hutan Negara diatur di dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan,
Peraturan Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2012 tentang
Pengukuhan Kawasan Hutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 47/
Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan. Menurut
kedua peraturan menteri tersebut ditentukan bahwa Dirjen Planologi
Kehutanan dapat menetapkan sepihak kawasan hutan, tanpa menunggu
persetujuan masyarakat yang menguasai wilayah setempat. Sedangkan
untuk penetapan dan perubahan status dan fungsi kawasan hutan
sebagian besar tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.70/
Kpts-II/2001. Menurut Pasal 5 dan 16 PP No.44/2004, wewenang
pengukuhan kawasan hutan Negara berada di tangan Menteri Kehutanan.
Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten terbatas pada penentuan batas-
batas kawasan hutan yaitu wewenang untuk membentuk Panitia Tata
Batas yang berfungsi memberikan klarifikasi tentang status tanah dalam
proses penyelenggaraan tata batas. Pemerintah daerah tidak mempunyai
56 Kertas Posisi, Op Cit, hlm. 6
57 Ibid, hlm 8
Hasil Penelitian dan Pembahasan 45
