Page 61 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

Kemenhut pada Oktober 2013 menyebutkan kawasan hutan
di daratan dan perairan seluas 133.424.121,33 hektar. Seluas
128.225.146,02 kawasan hutan di daratan dan sekitar 5 juta
lebih berupa perairan (Kemenhut 2013) .
63
Selain itu terdapat masalah berupa perspektif penetapan
kawasan hutan di Kementerian Kehutanan yang hanya
memenuhi syarat administratif (saat telah mencapai
‘temu gelang’) dan disahkan dalam Berita Acara Tata
Batas (BATB), sehingga dalam kenyataan lapangannya ia
melanggar penguasaan masyarakat yang telah mendiami dan
memanfaatkannya didalam lingkungan dan penanda alam
yang ada (sungai, pantai, dll).
Oleh sebab itu dilakukan penetapan kawasan sebagai
tindak lanjut MK 35 tersebut. Hal ini juga akibat desakan
dari Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan
bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan
kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan
Hutan di Direktorat Jenderal Planologi pada tahun 2010.
Ada tiga permasalahan yang ditemukan dari kajian ini;
1) disharmonisasi kebijakan dan regulasi antar sektor, 2)
pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan yang belum optimal,
3) belum adanya mekanisme penyelesaian konflik kawasan
hutan yang memberikan keadilan bagi seluruh pihak. Inilah
yang mendorong perlu adanya Nota Kesepahaman Bersama
Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan yang ditandatangani
oleh 12 Kementerian dan Lembaga (NKB 12 K/L) pada
tanggal 12 Maret 2013 di Jakarta tersebut .
64
Sampai dengan tanggal 3 September 2014 seluas
58.154.230,24 hektar (47,51%) dari seluruh kawasan hutan
seluas 122.404.872,67 hektar telah berhasil dilakukan
penetapan kawasan hutan. Penetapan sebelum percepatan
penetapan kawasan hutan sampai dengan tahun 2009 seluas
13.819.510,12 hektar atau sebesar 11,29%, sehingga seluruh

63 Kasmita Widodo, “Hutan Adat dalam Tumpukan Penguasaan Hutan”, http://www.
mongabay.co.id/2014/01/09/hutan-adat-dalam-tumpukan-penguasaan-hutan/, diakses 9 Agustus
2014
64 ibid

54 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan