Page 63 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

pengingkaran masyarakat adat sebagai subjek hukum dengan
tidak memasukkannya ke dalam kategori pihak ketiga.
Padahal legalitas masyarakat adat sebagai subjek hukum atas
hutan adat telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi
dalam pertimbangan hukumnya untuk Putusan MK 35.
Singkatnya, Permenhut 62/2013 tersebut menguatkan kembali
Kemenhut yang melakukan belitan dan jerat teknis yang sulit
dilaksanakan oleh masyarakat dan para pihak untuk terjadinya
pengakuan hak-hak pihak ketiga dalam hal ini hutan adat
dalam pengukuhan kawasan hutan .
66
Peraturan itu juga menyatakan bahwa pihak ketiga
yang mengklaim hak harus menunjukan bukti keberadaan
permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang sudah
ada sebelum penunjukan kawasan hutan maupun sesudah
penunjukan kawasan hutan. Ketiga syarat penguasaan fisik
ini tentunya sulit dipenuhi oleh masyarakat adat apalagi
67
mereka yang terusir dari wilayah adatnya serta mengalami
kriminalisasi.
Atas keluarnya Permenhut P.62 tersebut, Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai salah satu
pihak yang mengajukan judical review ke MK melakukan
penolakan pada tanggal 21 Januari 2014. AMAN menuntut
agar peraturan menteri tersebut dicabut sebab (1) mengingkari
status masyarakat adat sebagai subjek hukum; (2) mengabaikan
putusan MK 45/2011 yang mengkoreksi aturan tentang
Pengukuhan Kawasan Hutan dalam UU Kehutanan;
(3) membatasi bukti klaim atas Hak Masyarat Adat; (4)
memberlakukan syarat berganda pengakuan Hutan Adat;
(5) melestarikan cara pandang yang salah mengenai Kawasan
dan Hutan Negara dengan mempersamakan keduanya; (6)
berpotensi pada semakin menguatnya ego sektor Kehutanan
dalam penyusunan Legislasi Daerah.

66 Bernadinus Steni dan Yance Arizona, Analisa Hukum atas Permenhut No 62 Tahun 2013,
Desember 2013. Tidak diterbitkan, hlm 5.
67 Rilis Pers: Permenhut P.62 Melanggar Putusan MK35, http://www.aman.or.id/2014/01/22/
rilis-pers-permenhut-p-62-melanggar-putusan-mk35/#.U_VlyqNiTFw, diakses 21 Agustus 2014

56 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan