Page 65 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

minimal 6 kasus konflik masyarakat adat di kawasan hutan
dan mendengarkan kesaksian sekurang-kurangnya 12 korban
dari anggota masyarakat adat.

Hasil dari Inkuiri National akan disusun dalam format
laporan lengkap yang menyajikan kesaksian korban dan
pemeriksaan dari saksi-saksi. Rekomendasi dari hasil Dengar
Kesaksian akan dimasukkan di dalam laporan dan digunakan
untuk lobby dan upaya perubahan kebijakan. Sampai dengan
saat ini proses National Inquiry masih berjalan.
Di luar national inquiry, masing-masing organisasi
masyarakat sipil tersebut memberikan perhatian yang
mendalam terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak
atas tanah dan kekayaan alam mayarakat hukum adat. Melalui
penelitian, pendampingan, dan advokasi yang sudah mereka
lakukan melalui perhatian kelembagaannya masing-masing,
mereka mendorong penguatan hak mayarakat adat baik
melalui pemetaan, hukum, dan analisa sosial-ekonomi-politik,
serta mempertemukan berbagai elemen kelembagaan.
Jaringan kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) telah
melakukan pemetaan terhadap wilayah hutan adat. Ini
dilakukan mengingat ketiadaan secara aktif pemerintah
(Kementerian Kehutanan) yang telah secara otoriter (istilah
resmi MK) menunjuk kawasan hutan dan memasukkan hutan
adat ke dalam hutan negara. Jika pasal mengenai hal itu sudah
dibatalkan oleh MK, maka logikanya adalah Kementerian
Kehutanan lah yang harus secara aktif mengkoreksi
kesalahannya dengan menetapkan dan mengeluarkan kawasan
hutan adat yang telah diapropriasi tersebut. Namun, dalam
kenyataannya tidaklah demikian.
JKPP sampai dengan Desember 2013 telah menguji
coba memetakan secara partisipatif wilayah adat yang diambil
secara sepihak oleh kementerian Kehutanan. Dari data yang
sudah dikumpulkannya, 5.263.058,28 hektar luas wilayah
hasil pemetaan partisipatif terdapat wilayah adat sekitar
4.973.711,79 hektar. Jika data peta wilayah adat tersebut
ditumpang susun dengan data peta Kawasan Hutan, maka

58 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan