Page 43 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

hanya dipandang dari segi statiknya tetapi dilupakan dari segi progressnya.
Padahal progress itu juga mencerminkan perubahan yang semakin tinggi
pada tuntutan, nilai-nilai dan harapan-harapan terhadap hukum. 46

Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of Constitution telah
menggunakan hukum yang progresif, namun sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila. Salah satu hal yang menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi
adalah hak ulayat masyarakat hukum adat, yang selama ini sering
terabaikan, padahal konstitusi sendiri mengakui keberadaan hak tersebut.
Hak ulayat masyarakat hukum adat meliputi semua sumber daya alam,
termasuk tanah, yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum
yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang
belum. Sehingga, dapat dikatakan bahwa hak ulayat merupakan “konsep
mini” dari hak bangsa, karena masyarakat adat merupakan pemilik utama
sumber daya agraria yang ada di wilayah adatnya, sehingga memiliki hak
untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan sumber
daya agraria di wilayah adatnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa
hak Ulayat mengandung dua aspek, yaitu:

a) Aspek keperdataan, yaitu berupa kewenangan mempunyai
(entitlement to posess) oleh masyarakat hukum adat terhadap wilayah
ulayat (yang meliputi tanah dan/atau perairan) termasuk sumber
daya alam yang terdapat di wilayah ulayat;
b) Aspek publik, yaitu berupa kewenangan mengatur penguasaan dan
penggunaan tanah ulayat dan sumber daya alam, baik oleh anggota
masyarakat hukum adat maupun oleh orang/pihak yang bukan
merupakan warga masyarakat hukum adat. Aspek ini melahirkan
dua sifat kekuatan keberlakuan kewenangan, yaitu kekuatan
ke dalam dan ke luar. Kekuatan yang berlaku ke dalam artinya
memberikan wewenang kepada penguasa masyarakat hukum adat
untuk mengatur penguasaan dan penggunaan wilayah ulayat itu
oleh warga dan untuk kepentingan masyarakat hukum adat yang
bersangkutan. Kekuatan yang berlaku ke luar artinya memberikan
kewenangan untuk mengatur penggunaan/akses oleh orang luar
terhadap tanah ulayat.

46 Achmad Sodiki, op cit, hlm 5

36 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan