Page 125 - Tanah Hutan Rakyat

112 Aristiono Nugroho, dkk

memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, akhirnya
mengundang simpati masyarakat. Perlahan-lahan muncul
kesadaran dan kesediaan masyarakat, untuk menjaga hutan
negara. Seiring dengan itu, juga terbangun kesadaran
masyarakat, untuk mengelola hutan rakyat yang berada di atas
tanah milik mereka. Kesadaran dan kesediaan masyarakat ini
berhasil meredam potensi konflik, karena adanya perbedaan
luas pemilikan atas tanah hutan rakyat. Bahkan masyarakat
mampu menerima stratifikasi sosial sebagai suatu keniscayaan,

yang disebabkan oleh adanya perbedaan luas pemilikan tanah
hutan rakyat.
Simpati masyarakat Desa Kalimendong terhadap
segenap ikhtiar Nisro, yang berkaitan dengan semangat
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame

konservasi tanah, sesungguhnya juga bersumber dari pranata
sosial yang berlaku di desa ini. Sebagaimana diketahui
berdasarkan penerimaan masyarakat atas norma-norma
sosial, maka pranata sosial terdiri dari: Pertama, aproved and
sanctioned institutions, adalah pranata sosial yang nilai-nilai
yang terkandung di dalamnya dapat diterima oleh masyarakat,
misalnya pranata sosial yang berkaitan dengan perdagangan.
Termasuk dalam hal ini, antara lain perdagangan kayu albasia
dan buah salak, yang merupakan hasil dari tanah hutan rakyat;

Kedua, unsanctioned institutions, adalah pranata sosial
yang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ditolak oleh
masyarakat, misalnya pranata sosial yang berkaitan dengan
hal-hal yang memungkinkan terjadinya tindak kejahatan.
Termasuk dalam hal ini, antara lain pranata sosial yang