Page 128 - Tanah Hutan Rakyat

Tanah Hutan Rakyat 115

setempat. Dalam konteks Desa Kalimendong, adanya
sanksi bagi anggota masyarakat yang melanggar nilai-nilai
konservasi tanah dan hutan merupakan bukti fungsi regulative
institutions pada pranata social yang berlaku di desa ini.
Berbekal mindset lokal atau kearifan lokal, masyarakat
mempertahankan pemahaman, bahwa semua manusia
berada pada derajat yang sama. Oleh karena itu, masyarakat

tidak mengembangkan dan tidak dapat menerima adanya
distribusi hak-hak istimewa, kepada kelompok masyarakat
yang berada di strata bagian atas. Sebaliknya, kelompok
masyarakat yang berada di strata bagian atas diberi kewajiban
lebih, dalam hal kontribusinya bagi ikhtiar meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu dikembangkan
tatanan pertetanggaan yang egaliter (setara), sehingga

kualitas pribadi, kekerabatan, wewenang, dan kekuasaan
tidak menjadi sumber pertentangan atau konflik sosial.
Pertetanggaan egaliter yang terwujud di Desa
Kalimendong merupakan sesuatu yang penting, karena:
Pertama, dalam semangat egaliter, maka pranata sosial dapat
menata interaksi dan kehidupan masyarakat, agar kebutuhan

hidup masyarakat dapat terpenuhi secara memadai. Misalnya,
pranata sosial mengatur agar masing-masing anggota
masyarakat melaksanakan peran sesuai profesinya masing-
masing, dengan tidak merugikan anggota masyarakat lainnya;
Kedua, dalam semangat egaliter, maka pranata sosial dapat
menata interaksi dan kehidupan masyarakat, agar berjalan
dengan tertib, harmonis, aman, dan damai. Misalnya,

pranata sosial mengatur hak dan kewajiban masing-masing