Page 16 - Tanah Hutan Rakyat
P. 16
Tanah Hutan Rakyat 3
memiliki tokoh-tokoh yang disegani oleh masyarakatnya,
yang mampu memotivasi masyarakat Desa Kalimendong agar
menjaga hutan dengan baik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kehutanan menyatakan, bahwa hutan adalah suatu lapangan
pertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan
merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam
lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai
hutan. Undang-undang ini tidak mengenal istilah “hutan
rakyat”, istilah yang “dekat” dengan istilah “hutan rakyat”
dalam undang-undang ini adalah istilah “hutan milik”, yaitu
hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik
(lihat Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967).
Sementara itu, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan, bahwa hutan,
adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang
berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan
dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan
lainnya tidak dapat dipisahkan. Undang-undang ini juga tidak
mengenal istilah “hutan rakyat”, istilah yang “dekat” dengan
istilah “hutan rakyat” dalam undang-undang ini adalah istilah
“hutan hak”, yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani
hak atas tanah (lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999).
Masyarakat Desa Kalimendong menggunakan istilah
“hutan rakyat” untuk menjelaskan adanya hutan yang dibuat
dan dipelihara oleh masyarakat di atas tanah hak miliknya.
Istilah “rakyat” (peoples), dapat dimaknai sebagai bagian