Page 21 - Tanah Hutan Rakyat

8 Aristiono Nugroho, dkk

baik. Untuk itu perlu dilakukan penataan areal pengelolaan
hutan, analisis potensi produksi agar panen dapat lestari, yang
perlu didukung oleh adanya akses ke pasar hasil hutan dan
hasil pertanian, tersedianya tenaga terampil, serta kesiapan
melakukan investasi dan reinvestasi pengelolaan hutan.
Ketiga, fungsi sosial tanah hutan rakyat di Desa
Kalimendong melalui upaya legalisasi tanah yang memiliki

batas-batas kepemilikan yang jelas, sehingga terhindar dari
sengketa, dan sesuai dengan fungsi kawasan atau tata ruang
wilayah. Dengan demikian tanah hutan rakyat mampu
mendukung kehidupan lintas generasi masyarakat, dengan
mempertahankan tingkat penyerapan tenaga kerja yang
optimal, termasuk pengelolaan paska panen. Selain itu, perlu
dibangun pola hubungan sosial yang egaliter antar stakeholder

melalui pembagian wewenang yang jelas dan demokratis.
Untuk itu perlu disiapkan kompensasi atas kerugian, yang
mungkin diderita pihak tertentu akibat pengelolaan hutan
rakyat. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk keterbukaan
dan keadilan dalam pengelolaan hutan rakyat.
Semangat konservasi masyarakat Desa Kalimendong

tersebut dapat difahami dengan memanfaatkan perspektif
sosiologis termasuk memanfaatkan paradigma dan general
teorinya. Sebagaimana diketahui ada tiga paradigma utama
dalam sosiologi, yaitu: Pertama, paradigma fakta sosial,
dengan tokohnya Emile Durkheim, melalui bukunya “The
Rules of Sociological Method” (1895). Kedua, paradigma
definisi sosial, dengan tokohnya Max Weber, melalui bukunya

“Theories of Societies” (1961). Ketiga, paradigma perilaku