Page 38 - Tanah Hutan Rakyat

Tanah Hutan Rakyat 25

Kedua, strategi kesemantaraan atau residual, misal melalui
pemberian stimulan untuk usaha-usaha produktif (ekonomi).
Ketiga, strategi pemberdayaan, misal pemberian pelatihan
dan pembinaan untuk menggalang partisipasi masyarakat.
Keempat, strategi “penanganan bagian yang hilang” (the
missing piece strategy), misal melalui kegiatan-kegiatan
yang dipandang dapat memutus rantai kemiskinan, seperti
pemberian bantuan permodalan.

Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah
kepercayaan diri masyarakat. Untuk itu, pada awal kegiatan
masyarakat diajak untuk mengenali kemiskinan yang mereka
alami, dan menilai pengaruh kemiskinan tersebut terhadap
mereka. Selanjutnya masyarakat juga diajak mengenali
potensinya, yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi

kemiskinan, misalnya berupa ikhtiar agar panen hasil-
hasil pertanian dapat berlangsung dengan baik. Ketika
potensi yang ada di masyarakat dipandang belum memadai,
maka diperlukan bantuan dari instansi terkait. Saat itulah
Pemerintah Desa Kalimendong berperan sebagai fasilitator,
yang menghubungkan masyarakat dengan instansi pemberi
bantuan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dalam frame konservasi tanah dan hutan, Pemerintah Desa
Kalimendong menetapkan kebijakan yang mendorong
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan
rakyat, dan mempersiapkan infra struktur yang terkait dengan
pengelolaan hutan rakyat. Kebijakan ini mencakup beberapa

hal, sebagai berikut: Pertama, legalisasi penguasaan tanah,