Page 34 - Tanah Hutan Rakyat

Tanah Hutan Rakyat 21

sistematis melalui kebijakan, program, dan lembaga yang
tidak responsif gender. Hal ini dikarenakan angka-angka yang
menjadi basis pengambilan keputusan merupakan data yang
tidak konteksual gender, sehingga tidak mampu menangkap
dinamika laki-laki dan perempuan.
Telah menjadi pengetahuan umum bahwa kemiskinan
dapat diatasi dengan program pemberdayaan (empowerment),

yang memiliki makna, yaitu: Pertama,“to give power or
authority”, atau suatu ikhtiar untuk memberi kekuasaan,
mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak
lain. Misalnya dalam konteks Desa Kalimendong, maka: (1)
yang diberi kekuasaan adalah masyarakat Desa Kalimendong,
(2) yang dialihkan kekuatannya adalah para pengusaha hasil
hutan dan pertanian, dan (3) yang mendapat otoritas untuk

mengarahkan pemanfaatan tanah hutan rakyat adalah APHR
(Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat).
Kedua, “to give ability to or enable”, atau suatu ikhtiar
untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Misalnya
dalam konteks Desa Kalimendong, maka pemanfaatan tanah
hutan rakyat dapat dikenali sebagai suatu ikhtiar untuk

memberi kemampuan atau keberdayaan kepada masyarakat.
Dengan ikhtiar ini maka dapat dihindari beberapa hal,
sebagai berikut: (1) Ketidak-berdayaan yang diakibatkan oleh
kondisi dan pandangan subyektif yang bersangkutan yang
kurang optimis. Dengan demikian pemanfaatan tanah hutan
rakyat merupakan ikhtiar sadar yang tumbuh dari dalam diri
masyarakat Desa Kalimendong; (2) Ketidak-berdayaan yang

diakibatkan struktur sosial dalam hubungan antar anggota