Page 33 - Tanah Hutan Rakyat

20 Aristiono Nugroho, dkk

telah dilakukan di Eropa sejak zaman pertengahan; Kedua,
pemberian bantuan terhadap keadaan individu, yaitu
melalui kebijakan yang dapat mengubah situasi orang miskin
secara perorangan, termasuk di bidang hukum, pendidikan,
pekerjaan, dan lain-lain; Ketiga, bantuan bagi yang lemah,
yaitu melalui pemberian bantuan kepada orang-orang yang
memiliki kategori tertentu, seperti orang tua, atau orang yang
memiliki ketidakmampuan tertentu.

Bappenas (2004) menjelaskan bahwa suatu masyarakat
disebut miskin bila terdapat tiga hal utama, sebagai berikut:
Pertama, kegagalan pemenuhan hak dasar, karena: (a)
terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, (b) terbatasnya
akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, (c) terbatasnya
akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, (d)

terbatasnya kesempatan kerja dan pengembangan usaha,
(e) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, (f)
terbatasnya akses terhadap air bersih, (g) lemahnya kepastian
kepemilikan dan penguasaan tanah, (h) memburuknya
kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, (i) lemahnya
jaminan rasa aman, serta (j) lemahnya partisipasi; Kedua,
beratnya beban kependudukan, karena mempunyai jumlah
rata-rata anggota keluarga yang relatif besar, yaitu rumah
tangga miskin di perkotaan yang rata-rata mempunyai anggota

5 orang (perhitungan statistik sebesar 5,1 orang), demikian
pula di perdesaan yang rata-rata mempunyai anggota 5
orang (perhitungan statistik sebesar 4,8 orang); Ketiga,
ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, karena adanya
budaya patriarki yang telah meminggirkan perempuan secara